Ketika KKB Diyakini Bukan Sekadar Kriminal Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah tim gabungan TNI-Polri berhasil melakukan operasi terpadu untuk mengevakuasi 344 warga desa di Tembagapura, Papua, yang ditahan kelompok kriminal separatis bersenjata pada Jumat (17/11/2017) siang, muncul beberapa fakta baru.

Fakta pertama datang dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot, saat memberikan sambutan pada acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam, mengatakan, ada 3 tuntutan yang diajukan kelompok bersenjata itu.

Pertama, mereka meminta PT Freeport harus segera ditutup. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB.

Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB.

(Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua)

Gatot menegaskan, pemerintah tidak bisa memenuhi hal tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan agar kelompok tersebut bisa ditaklukan, namun tidak berhasil hingga akhirnya TNI harus "turun gunung" membantu Kepolisian.

"Sudah berbagai cara namun apa yang dituntut oleh gerakan kriminal bersenjata separatis tersebut tidak masuk akal," tuturnya.

"Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah pembebasan sandera," kata Gatot melanjutkan.

Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017)

(Baca juga : Komisi I DPR Minta TNI-Polri Tuntaskan Masalah Separatisme di Papua)

Fakta kedua datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

Ia menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beraksi di Papua belakangan ini bukan kelompok kriminal biasa.

Dia menegaskan bahwa kelompok tersebut bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Hal itu terlihat dari kegiatan mereka.

"Ya memang kalau dipelajari KKB itu bukan kriminal biasa. Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB, OPM. Saya yakin itu OPM bagian itu bagian dari kegiatan mereka," kata Hasanuddin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga : Dari Mana Asal Senjata yang Dimiliki Kelompok Kriminal di Papua?)

Fakta selanjutnya datang dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, yang sekarang berjabatan sebagai Kepala Biro Multimedia di Divisi Humas Polri.

Rikwanto menyebutkan, senjata yang dipakai kelompok bersenjata itu diduga datang dari luar negeri. Pihaknya masih menelusuri dari negara mana senjata itu diselundupkan.

Dia juga menyebutkan, ada beberapa senjata yang diyakini milik para personel Polri yang gugur dalam menjalankan tugas di Papua.