"Mematikan Gerakan Separatis di Papua dengan Tingkatkan Kesejahteraan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono menilai, masalah kesejahteraan menjadi penyebab kelompok separatis di Papua masih terus bermunculan.

Menurut dia, selama masyarakat Papua belum merasakan keadilan, maka gerakan-gerakan semacam itu akan terus ada.

"Jadi cara untuk mematikan gerakan tersebut adalah memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

(Baca juga : Kurang Apa Indonesia dengan Papua...)

Ia menambahkan, pemerintah harus terus-menerus mengintensifkan ruang dialog dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat.

Hal itu dibarengi dengan terus memberikan kinerja yang optimal, melakukan pembangunan infrastruktur, sarana-sarana pendidikan, hingga lapangan pekerjaan.

Namun, ia menilai, langkah pemerintah sudah tepat untuk tak memenuhi tiga tuntutan yang sempat diminta oleh kelompok bersenjata.

(Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua)

Terlebih salah satu tuntutannya adalah agar pemerintah menyetujui referendum.

"Oh sudah sangat tepat karena Papua adalah bagian dari NKRI dan sudah tidak bisa didebatkan lagi," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar sebelumnya telah melakukan mediasi terhadap kelompok bersenjata. Bahkan upaya mediasi sampai melibatkan kepala suku, tokoh adat dan agama.

(Baca juga : KKB di Papua Bermuatan Politik, Siapa di Belakangnya?)

Namun, usaha negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu, sebab kelompok bersenjata meminta tuntutan yang tidak masuk akal dan sulit dipenuhi.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB.

Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.