Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2017, 21:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut pergantian Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar.

Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi.

Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya juga sudah pernah dihubungi oleh mereka. Ya saya bilang, 'Ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya'," kata Akbar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto)

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Menurut Akbar, pengurus DPD 1 khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mengumpulkan DPD dari luar Jawa.

Para pengurus DPD ini kemudian bisa menyamakan persepsi mengenai upaya penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, Akbar menyebut 34 DPD di Indonesia bisa menginisiasi musyawarah nasional Luar biasa, forum tertinggi di Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

"Kalau mereka sudah melihat jalan terbaik segera diadakan munaslub," ucap Akbar.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat)

Akbar mengatakan, saat ini pengurus Golkar di daerah menjadi satu-satunya harapan untuk mendorong munaslub. Sebab, rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) memutuskan untuk mempertahankan Novanto sampai adanya putusan praperadilan.

Akbar menyesalkan keputusan rapat itu. Menurut Akbar, Partai Golkar harusnya memperhatikan kehendak rakyat dan konstituen yang ingin Setya Novanto diganti.

"Golkar harus mempersiapkan diri menyiapkan kepemimpinan baru. Kalau tidak saya takut betul ini kiamat bagi Golkar," kata Akbar.

Kompas TV Partai Golkar bisa terpecah jika munaslub untuk membahas penggantian ketua umum dilakukan lebih cepat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com