Kuasa Hukum Kemenkumham Siapkan Amunisi Tangkis Gugatan HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hafzan Taher, belum mau blakblakan menanggapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan berbagai argumen untuk menangkis bermacam gugatan yang disampaikan HTI melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

"Pada gilirannya kami akan sampaikan dalam jawaban," ujar Hafzan di PTUN Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017).

Ia menilai berbagai poin gugatan yang disampaikan HTI di dalam persidangan merupakan bagian dari upaya agar dikabulkan oleh majelis hakim. Atas dasar itu pula, berbagai poin dibangun dengan arguman membela diri.

(Baca juga: Gugat Keputusan Pemerintah, HTI Sampaikan 41 Alasan di PTUN)

Bahkan, Hafzan mengatakan bahwa poin-poin gugatan yang disampaikan HTI terkesan menyalahkan pemerintah atas keputusan membubarkan ormas tersebut.

"Namun, kalau pemerintahan dikatakan melanggar perundang-undangan, itu tidak benar sama sekali," kata dia.

Pihak pemerintah meminta waktu dua minggu untuk menjawab gugatan. Namun, majelis hakim hanya memberikan waktu seminggu.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 30 November 2017 dengan agenda pembacaan tanggapan Tergugat.

(Baca juga: Sidang PTUN, HTI Minta Pelaksanaan Keputusan Menkumham Ditunda)

Sebelumnya, HTI mempersoalkan langkah pemerintah mencabut status badan hukumnya lantaran tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru terbit pada 10 Juli 2017.

Sementara itu, kata Yusril, pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Artinya, ada waktu jeda sembilan hari antara Perppu Ormas dengan pembubaran HTI. Hal ini dipersoalkan oleh HTI.

"Apa yang dilakukan HTI melanggar Perppu itu hanya dalam waktu 9 hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut," kata Yusril.

Pakar hukum tata negara itu meminta pemerintah untuk membuktikan adanya pelangaran Perppu Ormas oleh HTI dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.