Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Coblos yang Paling Baik, Setelah Itu Kita Kembali Lagi Jadi Saudara

Kompas.com - 23/11/2017, 15:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat tak larut dalam persaingan para kandidat pada Pilkada Serentak 2018.

Tahun depan, sebanyak 171 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak.

Jokowi menyampaikan pesan itu karena melihat potensi munculnya gesekan antara para pendukung calon kepala daerah.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis (23/11/2017), Presiden Jokowi mengungkapkan, jika ada sosok yang dinilai punya kapabilitas memimpin daerah, maka silakan menjadi pilihan.

Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi

Akan tetapi, perbedaan pilihan saat Pilkada tak perlu berlanjut setelah pesta demokrasi usai.

"Silakan kalau ada pilihan, coblos yang paling baik, dipilih. Tapi setelah pilihan itu marilah kita sama-sama kembali sebagai saudara sebangsa setanah air," ujar  Jokowi di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Lombok Timur.

Kepada santri dan santriwati yang hadir, secara khusus Jokowi berpesan untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan di Tanah Air.

"Inilah yang harus kita jaga, harus kita rawat persaudaraan kita, persatuan kita, ukhuwah wathaniyah kita harus kita rawat. Jangan sampai ada sesuatu hal kita jadi pecah," lanjut Presiden.

Jokowi mengatakan, pentingnya menjaga persatuan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada Indonesia. 

Anugerah itu berupa 700 suku, 1.100 bahasa daerah, hingga jumlah penduduk yang mencapai 258 juta jiwa.

"Saya mengajak mari kita semua untuk terus menjaga karena 87 persen penduduk Indonesia adalah muslim dan Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Muhammad Zainal Majdi.

Kompas TV Pelaku lalu mendistribusikan berbagai konten terlarang ke beberapa grup yang dimilikinya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com