Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2017, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan korupsi dalam pemberian izin usaha dan pengadaan barang jasa melalui penerapan sistem perizinan online dan pemberantasan pungutan liar belum berhasil 100%.

Korupsi dan pungutan liar masih saja terjadi.

Data Transparency International Indonesia (TII) dari hasil survei yang mereka lakukan terhadap 1.200 pengusaha di 12 kota pada Juni- Agustus 2017 lalu mengungkap, dunia usaha masih mengeluhkan suburnya korupsi tersebut.

Sebanyak 17% pengusaha yang disurvei misalnya, mengeluh gagal mendapat proyek.

(Baca juga : Survei TII: Pengusaha di 12 Kota Ada yang Gagal Untung karena Praktik Suap)

Kekalahan tersebut celakanya disebabkan oleh pesaing bisnis mereka yang menyuap agar bisa mendapat proyek. Wawan Sujatmiko, Manager Riset TII, Rabu (22/11) mengatakan, sektor usaha yang paling rawan suap ada tiga.

Sektor tersebut; penyediaan air minum, perbankan dan listrik. Skor suap ketiga sektor tersebut masing- masingnya; 4,1, 4,0 dan 4,0 untuk skala pengukuran 0-5.

"Sementara untuk kota, suap ini persentase suap terbesar disandang Bandung, mencapai 10,8% dari total biaya produksi," katanya Rabu (22/11).

Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 adalah 37. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII. voaindonesia.com Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 adalah 37. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII.

Wawan mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan tersebut pihaknya juga menemukan fakta; perilaku koruptif pelayan publik juga masih belum hilang. Mereka masih punya motivasi untuk memperkaya diri dengan cara salah.

Hal tersebut tercermin dari pengakuan pengusaha yang masih diminta untuk memberikan suap agar bisnis mereka lancar. "Dari 12 kota ketemu angka 57,2 skala 0 buruk, 100 baik," katanya.

(Baca juga : TII: 61,5 persen dari 1.200 Pengusaha Anggap Korupsi Bukan Masalah Penting)

Walaupun demikian, Wawan mengatakan, secara umum indeks persepsi korupsi di Indonesia membaik. Hasil survei TII tersebut menyimpulkan, rata- rata indeks persepsi korupsi di 12 kota yang disurvei sudah mencapai 60,8.

Indeks tersebut naik jika dibandingkan hasil survei TII 2015 lalu. Saat itu, indeks persepsi korupsi hanya 54,7.

Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah berupaya agar masalah korupsi dalam kegiatan usaha bisa dienyahkan.

Upaya konkrit bisa dilihat dari kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyatukan pengurusan ijin di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Sudah jalan tapi masalah ini bukan tugasnya pusat, daerah juga dan sekarang masih ada gap yang memang perlu diperbaiki, termasuk regulasi. Ini yang dilakukan pemerintah terus-menerus," katanya.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Korupsi dalam perizinan usaha masih merajalela

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com