Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2017, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Heri Haryanto mengaku pihaknya masih belum diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan nama menggantikan posisi Menteri Sosial yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Namun begitu, dia mengaku NU sudah siap apabila presiden meminta saran dan nama-nama yang dicalonkan untuk menggantikan Khofifah.

"Kami siap saja, apabila beliau meminta. Banyak kader-kader perempuan di NU yang kami rasa mumpuni untuk mengganti posisi Bu Khofifah," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/11).

(Baca juga : Memenuhi Syarat Ikut Pilkada Jatim, Khofifah Segera Surati Jokowi)

Nama-nama itu, jelas dia, bisa menjadi agenda internal untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional NU yang digelar di Lombok, Kamis (23/11). Hanya saja, tidak akan dirapatkan dalam agenda besar Munas.

"Bisa jadi akan ada pembahasan itu. Tapi mungkin internal. Tidak dalam agenda besar," ucapnya.

Nama yang akan terpilih, lanjut Heri, adalah representasi dari kalangan wanita muslim. Pasalnya, hal itu juga yang saat ini disematkan kepada Khofifah. Mengingat wanita yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jawa Timur itu, merupakan ketua Muslimat NU.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Khofifah Gaet Emil, PDI-P Optimistis Menangkan Gus Ipul-Anas)

Dirinya enggan membeberkan siapa saja sosok yang berpotensi untuk menggantikan Khofifah menjadi pembantu presiden. Alasannya, banyak tokoh yang potensial di NU.

Meski penggantian menteri di Kabinet Kerja Jokowi, sepenuhnya hak prerogatif presiden, pihaknya berharap pengganti Khofifah masih kalangan NU.

"Iya, kami berharap masih NU. Bagaimanapun, Bu Khofifah kan warga NU dan saya berharap penggantinya juga dari kalangan NU," tukasnya.

(Baca juga : Partai Golkar Dukung Khofifah-Emil Dardak atas Saran Para Kiai)

Dari beberapa nama yang sudah beredar, satu diantaranya adalah Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid. Dia santer dikabarkan untuk menggantikan Khofifah di kursi menteri.

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/

Hanya saja, belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Usaha untuk menelepon dan menghubungi dia, tidak mendapat respon.

Asisten pribadi Yenny, mengatakan bahwa Yenny sedang menghadiri kegiatan di Sydney, Australia.

"Ibu masih di Australia. Besok baru pulang," kata dia.

Saat ditanya mengenai kabar itu, dirinya mengatakan isu tersebut terus berhembus sejak lama. Tetapi, hingga saat ini Yenny belum mengetahui kabar tentang dia akan menggantikan Khofifah.

"Itu kan isu lama, mas. Tapi kalau yang baru ini, sepertinya ibu belum tahu deh," jelasnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com