Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2017, 07:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memastikan hasil rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017) sudah mengakomodasi berbagai usulan, termasuk tuntutan untuk diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diutarakan sejumlah pihak.

Tuntutan Munaslub menurutnya juga muncul dalam rapat internal tersebut.

"Hasil Pleno Kemarin sudah mengakomodasi tuntutan Munaslub Dewan Pakar, Dewan Pembina dan sebagian DPD melemparkan wacana tentang Munaslub," kata Sarmuji melalui pesan singkat, Rabu (22/11/2017) malam.

Sarmuji menegaskan, hal terpenting adalah partai tetap solid mencapai suatu kesepakatan.

(Baca juga : Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas)

 

Soliditas tersebut ditunjukkan pada rapat pleno tersebut, dimana ada 35 orang berpendapat dengan perspektif berbeda namun pada akhirnya bisa tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak yang hadir.

Kesepakatan itu antara pihak yang ingin memberikan kesempatan bagi Setya Novanyo untuk mencari keadilan dan juga pihak yang ingin langkah perubahan kepemimpinan segera dilakukan.

Anggota Komisi XI DPR itu pun meminta seluruh pihak untuk bersabar.

"Sabar sedikit tapi tercapai kesepakatan dan solid lebih baik daripada tergesa-gesa tapi dengan hasil buruk," ujar Sarmuji.

Sejumlah pihak di luar pengurus pusat Golkar menyuarakan agar Munaslub bisa segera dilaksanakan. Pengurus DPD Golkar, misalnya, mengklaim sedikitnya telah mencapai jumlah 2/3 dari total DPD se-Indonesia untuk meminta Munaslub segera dilakukan.

(Baca juga : Agung Laksono Minta Golkar Gelar Munaslub Paling Lambat Desember)

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Menurut Agung, Munaslub setidaknya bisa dilaksanakan akhir tahun ini.

"Paling tidak Desember lah. Mulai 8 Januari kan sudah terakhir. Sudah harus sudah mendaftar (bakal calon untuk Pilkada)," ujar Agung, seusai acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.

Agung mengatakan, pada 2018, Golkar seharusnya sudah tak lagi disibukkan oleh masalah-masalah konsolidasi internal sehingga bisa fokus pada penggalangan suara, mobilisasi simpatisan, hingga pemenangan pemilu.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. 

Kompas TV Novanto kini menanti sidang perdana praperadilannya, 30 November mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com