Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ini Sarankan Jokowi Angkat Panglima dari TNI AU

Kompas.com - 18/11/2017, 23:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyarankan Presiden Joko Widodo mengangkat sosok dari TNI Angkatan Udara sebagai pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

"Kalau mengacu pada undang-undang, tentunya rotasi. Kalau mengikuti rotasi, tentu dari TNI Angkatan Udara. Saya pribadi sih merekomendasikan agar rotasi dilanjutkan," ujar Charles saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Meski demikian, keputusan soal mengangkat Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Komisi I DPR RI menyerahkannya ke Presiden Jokowi sendiri.

"Yang pasti harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lain, tidak membuat kegaduhan, profesional agar pemerintah Jokowi bisa efektif," ujar Charles.

(Baca juga: Pimpinan Komisi I Minta Jokowi Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), melakukan salam komando dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan), dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono di geladak KRI dr Soeharso-990, di Selat Sunda, Selasa (3/10/2017). Panglima TNI menyatakan soliditas TNI tetap selalu terjaga.ANTARA FOTO/ADE P MARBOEN Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), melakukan salam komando dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan), dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono di geladak KRI dr Soeharso-990, di Selat Sunda, Selasa (3/10/2017). Panglima TNI menyatakan soliditas TNI tetap selalu terjaga.
Charles juga menyarankan agar penggantian Panglima TNI dilakukan pada November 2017 ini.

Pada November ini, diketahui Jenderal Gatot sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Adapun, masa pensiun Jenderal Gatot yakni Maret 2018.

Menurut Charles, pergantian perlu dilakukan karena pada 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.

(Baca juga: Siapa Sosok yang Dinilai Potensial Gantikan Gatot Jadi Panglima TNI?)

Apalagi, Pilkada 2018 digelar di beberapa daerah strategis, misalnya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan militer untuk pengamanan.

"Butuh waktu minimal enam bulan bagi Panglima TNI baru, bisa melakukan konsolidasi di internal TNI sehingga nanti bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri untuk melakukan pengamanan Pilkada dan Pilpres," ujar Charles.

Kompas TV Sejumlah LSM meminta presiden segera mempercepat pergantian Panglima TNI, yang saat ini masih dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com