MUI Harus Tegaskan Karakternya sebagai Representasi Islam Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra berpendapat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) jangan lagi mengambil jarak dengan kekuasaan di tengah friksi politik yang terjadi di masyarakat.

Demikian diungkapkan Azyumadi dalam acara Halaqah Nasional Ulama serta Cendikiawan pada Jumat (17/11/2017) di Milenium Sirih Hotel, Jakarta.

"Di usia 42 tahun, MUI harus menegaskan kembali karakternya sebagai representasi Islam Nusantara berkemajuan - wasathiyah - dengan komitmen pada Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Azyumadi dalam sesi bertajuk 'Fatwa, Otoritas Agama dan Negara'.

(Baca juga : Wapres Ingin Ulama Langsung Beri Contoh Peningkatan Ekonomi Masyarakat)

Hari kedua halaqah bertemakan 'Peran Ulama dalam Membangun Kehidupan Bangsa yang Harmoni' ini, para ulama dan cendikiawan secara spesifik mengkaji kerangka epistemologi dan metodologi perumusan fatwa serta menelaah kembali konteks lahirnya fatwa.

Sementara itu, cendikiawan Islam lain, Amin Abdullah menambahkan bahwa ulama beserta umat Islam di Indonesia kebanyakan masih mengacu pada pandangan lama.

(Baca juga : Jusuf Kalla Ingin Gagas Program Sehat Ulama dan Mubaligh di Indonesia)

"Kenyataannya sekarang masih muncul khilafah, daulah Islamiyah. World view-nya masih belum kontemporer. Perlu ushul fikh baru untuk melihat kondisi kontemporer, tetapi tetap mengutamakan maqasid syariah," ujar dia.

Oleh sebab itu, Abdullah merasa perlu mereformulasi fatwa ulama dalam merespons isu-isu kekinian.

Halaqah ini merupakan kerjasama antara Maarif Institute dengan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Lakpesdam NU dan Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).