MKD Belum Bisa Berhentikan Sementara Novanto dari Jabatan Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR belum bisa memutuskan status Ketua DPR Setya Novanto terkait jabatannya pascapenetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua MKD Adies Kadir mengatakan, rapat internal MKD sudah membicarakan permasalahan tersebut.

Menurutnya, Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan, "Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih."

"Selama di sana dijelaskan kalau statusnya masih tersangka dan masih diproses, MKD belum dapat memproses itu (pemberhentian Ketua DPR)," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : Beredar Kabar Novanto Akan Menyerahkan Diri, Ini Kata Ketua KPK)

Dalam rapat internal itu juga dibicarakan tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran etika. Hasilnya, kata Adies, proses itu baru bisa dilakukan jika status hukum Novanto sudah jelas.

"Dalam UU MD3 memang apabila statusnya nanti diputuskan pengadilan misalnya ditetapkan menjadi terdakwa baru MKD bisa melakukan suatu penyelidikan," kata politisi Partai Golkar itu.

Diakuinya sempat ada beberapa anggota fraksi yang mendesak agar proses etika itu dilaksanakan segera. Namun, disepakati ditunda mengingat selain belum ada status terdakwa, ada juga gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

(Baca juga : Novanto Ajukan Praperadilan Lagi, KPK Didesak Segera Rampungkan Berkas Perkara)

"Pembicaraan itu memang ada. Tapi untuk mendesak (menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika terhadap status SN saat ini) tidak ada dan akhirnya disepakati kami menunggu itu (kepastian status di terdakwa)," ujar Adies.

Novanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada Jumat (10/11/2017). Saat ini, KPK masih mencari Novanto.

Jika Novanto tak juga ditemukan, KPK mempertimbangkan langkah koordinasi dengan Kepolisian untuk menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kalau belum diitemukan, kami akan pikirkan lebih lanjut koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang). Pada prinsipnya, semua orang sama di hadapan hukum itu perlu diberlakukan," papar Febri.