Putusan Bawaslu Tidak Mengejutkan, tetapi Merisaukan

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Dengan ketentuan tersebut, sebetulnya KPU bisa menolak putusan Bawaslu yang menilai Sipol tidak sah. Sebab, wewenang menilai peraturan KPU bukan di Bawaslu, melainkan MA. Apalagi, ayat (2) Pasal 76 UU No 7/2017 juga menegaskan keharusan Bawaslu atau pihak lain untuk menguji peraturan KPU ke MA.

Namun, rupanya KPU juga merasa tidak bisa berkutik. Sebab, putusan Bawaslu juga dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 462 UU No 7/2017: "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan."

Inilah kekacauan pengaturan yang diciptakan oleh UU No 7/2017. Sebetulnya, partai-partai politik yang digagalkan proses pendaftarannya itu mengadukan KPU dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu pun menggelar persidangan pelanggaran administrasi dan memutus perkara tersebut.

Ternyata, putusannya tidak sekadar menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi, lebih dari itu Bawaslu juga menilai bahwa PKPU No 11/2017 yang mengadopsi Sipol di dalamnya, bertentangan dengan UU No 7/2017. Jadi, bermula dari kasus pelanggaran administrasi, berakhir pada penilaian (judicial review) terhadap peraturan KPU.

Jadi, dalam perkara ini terdapat dua persoalan penting. Pertama, apa itu pelanggaran administrasi sampai-sampai Bawaslu punya wewenang untuk memutus ada-tidaknya pelanggaran administrasi, yang putusannya harus dijalankan oleh KPU?

Kedua, siapa sesungguhnya Bawaslu itu? Dia adalah lembaga pengawas yang sekaligus menjalankan fungsi peradilan. Lebih dari itu, lembaga ini kemudian bisa menilai atau mereview benar-tidaknya peraturan KPU. Siapa yang lebih tinggi menurut konstitusi, KPU atau Bawaslu?

Pendaftaran partai politik peserta pemilu adalah tahapan pertama Pemilu 2019 yang diatur oleh satu peraturan KPU. Masih ada banyak tahapan lagi ke depan, dan tentu saja masih banyak peraturan KPU yang akan beredar.

Pasti akan banyak kasus-kasus pelanggaran administrasi yang diajukan ke Bawaslu. Bagaimana jika putusan-putusan mereka juga menyalahkan peraturan-peraturan KPU, dan KPU tidak bisa berbuat apa-apa karena diperintahkan undang-undang untuk menindaklanjuti apa pun putusan Bawaslu? Inilah yang merisaukan.