Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG Minta Setya Novanto Segara Menyerahkan Diri

Kompas.com - 16/11/2017, 09:03 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang berupaya menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto sudah tepat.

Doli pun menyayangkan sikap Novanto yang justru pergi entah ke mana.

GMPG meminta Novanto untuk segara menyerahkan diri kepada KPK. Hal itu penting agar proses hukum kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP bisa berjalan yang melibatkan Novanto bisa segara berjalan.

"Demi kepentingan bangsa, negara, termasuk untuk kepentingan diri dan keluarganya," ujar Doli kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga: "Drama" Lima Jam, Kronologi Upaya KPK Menangkap Setya Novanto)

Menurut dia, peran pendukung, keluarga, hingga pimpinan DPP Partai Golkar sangat penting untuk menyadarkan Novanto agar segera menyerahkan diri. Sebab, mereka merupakan orang-orang yang dekat dengan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Bagi GMPG, raibnya Novanto dari jemput paksa KPK merupakan suatu tragedi. Ini disebablan Novanto adalah pimpinan lembaga tinggi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anggota DPR hingga rakyat.

GMPG berharap agar Novanto segara mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. Sikap tidak terpuji yang dilakukan Novanto itu dinilai bisa membuat lembaga yang dipimpinnya terbawa dampak negatif.

"Jangan biarkan SN menjadi musuh negara atau musuh rakyat, bila terus dibiarkan melakukan perlawanan," kata Doli.

(Baca juga: Setya Novanto "Menghilang", MKD Akan Gelar Rapat)

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto pada Rabu (15/11/2017) malam.

Hari itu juga, tim penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto di Jakarta Selatan. Namun, setelah berupaya hampir lia jam, upaya penjemputan paksa Novanto tidak bisa dilakukan.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu tidak ada di rumahnya, raib entah ke mana.

Kompas TV Rumah Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dijaga ketat oleh puluhan anggota Brimob
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com