Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambahan Blanko E-KTP untuk Penghayat Kepercayaan Siap pada Tahun Depan

Kompas.com - 14/11/2017, 14:06 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mempersiapkan tambahan blanko KTP elektronik atau E-KTP untuk mengakomodasi masyarakat kelompok penghayat kepercayaan.

Kebutuhan untuk itu belum bisa terpenuhi pada tahun ini.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama pada kartu keluarga dan e-KTP.

"Belum tersedia blankonya (pada 2017)," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Penghayat Kepercayaan di Semarang Segera Ubah Data KTP

Kemendagri meminta masyarakat penghayat kepercayaan tidak khawatir. Sebab pengadaan blanko E-KTP tersebut akan dilakukan pada tahun 2018.

Menurut Zudan, pada tahun 2018,  Kemendagri akan melakukan pengadaan 16 juta blanko e-KTP.

Jumlah itu diharapkan cukup untuk mengantipasi banyaknya jumlah penghayat kepercayan mengubah e-KTP-nya pasca-putusan MK.

Baca juga: Penghayat Kepercayaan Berharap Ada Keterangan Aliran yang Dianut pada KTP

Saat ini, sebut Zudan, ada 12 juta orang yang tercatat terdaftar dalam kelompok penghayat kepercayaan. Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 6-8 juta yang cukup umur untuk memiliki KTP.

"Akan ada 6-8 juta KTP yang berganti, ini belum tersedia blankonya pada 2017," kata Zudan.

Meski demikian,Kemendagri juga membuka peluang adanya perubahan adendum kontrak pengadaan blanko e-KTP tahun depan jika kebutuhannya naik dari 16 juta.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com