Kini Novanto Gugat UU KPK ke MK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, Ketua DPR RI Setya Novanto menggugat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan dilayangkan dengan pemohon Setya Novanto.

Ditemui di Gedung MK, Senin (13/11/2017), Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan ada dua pasal di dalam UU KPK yang ia gugat. Pertama yakni pasal Pasal 46 ayat 1 dan 2.

Pasal ini digugat lantaran dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945.

KPK menggunakan pasal tesebut menjadi dasar pemanggilan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik.

(Baca: Manuver Pengacara Setya Novanto Dianggap Berlebihan)

Sementara itu, mengacu kepada Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 80 F UU MD3, Fredrich mengatakan bahwa anggota dewan memiliki hak imunitas.

Pemanggilan anggota dewan oleh KPK tutur dia, harus seizin Presiden. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan putusan MK Nomer 76 Tahun 2014 tentang revisi Pasal 224 ayat 5 UU MD3.

Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945.

(Baca juga : Dihujani Kritik, Pengacara Novanto Sebut Advokat Wajib Lindungi Kliennya)

"Dari pada mendebatkan..., karena itu kami ajukan permohonan judicial review," ujar Fredrich.

Kedua, pasal yang digugat adalah Pasal 12 UU KPK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang.

Hal itu menurut Fredrich bertentangan dengan Keputusan MK yang menyatakan wewenang atas Imigrasi untuk mencegah seorang yang masih dalam penyelidikan ke luar negeri adalah inkonstitusional.

"Dari pada ribut, nanti debat kusir, maka saya uji di MK. Biar MK yang akan memberikan keputusan atau pertimbangan," kata dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mencegah Setya Novanto bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, KPK salah satu lembaga yang bisa mengajukan permintaan cegah terhadap seseorang.