Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Situasi yang Menggambarkan "Kekalapan" Kuasa Hukum Novanto...

Kompas.com - 13/11/2017, 12:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai reaksi yang ditunjukan pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, setelah kliennya kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik mengundang banyak kritik.

Di mata Generasi Muda Partai Golkar, sikap dan pernyataan Fredrich Yunadi kepada publik menggambarkan tiga situasi.

"Pertama, bahwa dia mewakili sikap SN (Setya Novanto) yang memang akan habis-habisan menentang dan melakukan perlawanan terhadap KPK," kata Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Selaku ketua lembaga tinggi negara dan pimpinan partai politik, kata Ahmad, sikap Novanto yang tidak mau datang memenuhi panggilan KPK merefleksikan seakan-akan rasa tidak hormat pada proses hukum di Indonesia.

(Baca: Fahri Hamzah Sebut Penetapan Tersangka Novanto Sandiwara KPK)

Bahkan, sikap kontradiktif itu dinilai mencerminkan keangkuhan Novanto yang sepertinya ingin mengatur institusi penegak hukum lain untuk bersama berhadapan dengan KPK.

Hal ini merujuk kepada reaksi Fredrich melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017), tidak berselang lama setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua, sikap dan pernyataan Fredrich diyakini Ahmad didasari powerful-nya kemampuan Novanto memberikan informasi dan meyakinkan bahwa posisinya masih sangat kuat, termasuk adanya dukungan dari penguasa.

"Atau memang bisa jadi dia benar-benar mendapatkan perintah langsung dari oknum pro-Setya Novanto yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan atau Istana," kata Ahmad.

Adapun gambaran ketiga dari sikap dan pernyataan reaktif Fredrich dianggap sebagai dagelan.

Sebab, ucap Ahmad, apa yang disampaikan kepada publik membolak-balikkan logika dan mengajarkan rakyat ke arah kesesatan berpikir dalam memahami hukum.

Atas gambaran situasi itu, kata Ahmad, KPK tidak boleh lagi kalah cepat, kalah cerdik, dan kalah ngotot serta harus tegas untuk segera melakukan penahanan terhadap Novanto.

Kompas TV Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com