AMPG Minta Polri Lanjutkan Proses Hukum terhadap Dua Pimpinan KPK - Kompas.com

AMPG Minta Polri Lanjutkan Proses Hukum terhadap Dua Pimpinan KPK

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 13/11/2017, 12:08 WIB
Angkatan Muda Partai Golkar dan sayap kepemudaan Partai Golkar lainnya meminta Polri melanjutkan proses hukum atas laporan terhadap dua pimpinan KPK di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/11/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Angkatan Muda Partai Golkar dan sayap kepemudaan Partai Golkar lainnya meminta Polri melanjutkan proses hukum atas laporan terhadap dua pimpinan KPK di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Angkatan Muda Partai Golkar beserta sejumlah organisasi kepemudaan Partai Golkar mendesak Polri mengabaikan desakan publik untuk menghentikan penyidikan terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan pengacara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

"Kami datang ke Mabes Polri untuk memastikan bahwa Polri harus konsisten dan terus melakukan proses hukum terhadap peristiwa adanya SPDP pimpinan KPK," ujar Ketua Harian PP Angkatan Muda Partai Golkar ( AMPG), Mustafa M Radja di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Rencananya, mereka akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menyampaikan langsung desakan mereka. Namun, mereka urung bertemu karena Tito menghadiri acara di Ambon.

(Baca juga: Polisi Diminta Bijak Tangani Pelaporan Pimpinan KPK oleh Pihak Novanto)

Menurut Mustafa, publik tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan. Apalagi sampai meminta presiden Joko Widodo untuk ikut campur.

"Tidak boleh ada kelompok lain yang katakan Polri harus hentikan ini. Sepanjang ada bukti, kita dukung Polri untuk terus memproses," kata Mustafa.

Namun, saat disinggung mengenai Novanto yang terus menghindari pemeriksaan KPK, Mustafa menampik pimpinannya tidak kooperatif. Namun, semua pihak juga harus menghargai proses hukum yang dilakukan.

Menurut dia, kegaduhan yang selama ini terjadi karena desakan publik yang menggiring opini yang menjatuhkan Novanto.

"Ini kan merugikan secara pribadi Pak Setnov juga Partai Golkar. Biarkan saja proses hukum normal berjalan tanpa publik mendahului menjustifikasi seolah-olah sudah ada penghakiman," kata Mustafa.

(Baca juga: Jokowi Diingatkan agar Tak Terjadi Tragedi Kriminalisasi Pimpinan KPK)

Sebelumnya, dua pimpinan KPK dan sejumlah penyidik dilaporkan oleh pengacara Novanto, Sandy Kurniawan. Keduanya diduga membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat menyurat terkait Novanto.

Surat yang dimaksud adalah permintaan cegah ke pihak imigrasi terhadap Novanto yang terbit pada 2 Oktober 2017. Surat tersebut dikeluarkan setelah hakim praperadilan Cepi Iskandar menggugurkan status tersangka Novanto.

Dalam putusan itu, dinyatakan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah dan batal demi hukum. Hakim praperadilan Cepi Iskandar juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto dalam putusan tersebut.

Kompas TV Penyidik polri tengah meminta keterangan ahli terkait laporan Setya Novanto atas tuduhan pembuatan surat palsu oleh dua pimpinan KPK.

PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Megapolitan
Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Megapolitan
DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Internasional
Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Megapolitan
Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Nasional
Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Nasional
Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Internasional
Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Megapolitan
Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Nasional
Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Regional
Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Nasional
VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

Nasional
Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM