Ketika Pimpinan KPK, MK, dan MPR Bicara soal Korupsi - Kompas.com

Ketika Pimpinan KPK, MK, dan MPR Bicara soal Korupsi

Kompas.com - 13/11/2017, 10:26 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2017, di Auditorium Djoko Soetono Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Senin (13/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2017, di Auditorium Djoko Soetono Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Senin (13/11/2017).

DEPOK, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK), Majelis Pemusyawaratan Rakyat ( MPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2017, di Auditorium Djoko Soetono Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, nilai dalam konstitusi Indonesia sebenarnya sudah kokoh mencegah terjadinya korupsi.

Para pejabat di Indonesia seperti dirinya, lanjut Zulkifli, sebelum memegang jabatannya disumpah untuk taat dan setia terhadap konstitusi. Karena itu, menjadi pejabat tentu bukan untuk mencari kekayaan apalagi melakukan korupsi.

"Menjadi pejabat bukan untuk dirinya atau mencari kekayaan, tugasnya cuma melayani rakyat, melayani negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada tempat untuk (mendapat) proyek, komisi, untuk korupsi," kata Zulkifli, dalam  konferensi pers di sela acara, Senin (13/11/2017).

(Baca juga: Riset Pukat UGM: Aparat Pemerintah Terjerat Kasus Korupsi karena Aturannya Sendiri)

Zulkifli mengatakan, dari ajaran di konstitusi Indonesia, pejabat yang mengambil uang negara, tidaklah bertambah kaya.

"Kalau saudara ambil uang negara Rp 1 miliar, Anda enggak bertambah kaya tapi hina," ujar Zulkifli.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, landasan prinsip dasar dalam mengelola negara ialah bersih tidak terjadi penyimpangan. Korupsi, lanjut Arief, sama saja melanggar HAM.

"Korupsi tidak hanya merugikan negara tapi seluruh bangsa karena tidak tercapainya alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 masyrakat Indonesia yang adil dan makmur," ujar Arief.

Dalam konfrensi pers yang turut disaksikan mahasiswa UI itu, ia menyatakan, salah satu melawan korupsi yakni melalui jalur pendidikan. Pendidikan bisa membangun karakter yang baik untuk masa yang akan datang.

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dalam pemberantasan korupsi harus ada penguatan, keinginan dan keseriusan. Salah satunya dengan menguatkan konstitusi.

Persoalan korupsi yang terjadi belakangan, menurut dia, karena masalah integritas.

"Kalau kita lihat hari-hari belakangan ini itu adalah persoalan integritas, bukan karena Indonesia enggak punya sumber daya alam, atau tidak pintar," ujar Saut.

(Baca juga: Pimpinan KPK: Perjuangan Melawan Korupsi Semakin Berat)

Pada kesempatan ini, ketiga pimpinan lembaga negara itu berkesempatan mengunjungi stand masing-masing lembaga yang ada di lokasi acara. Ketiganya nampak menyimak materi pengetahuan yang disajikan pada stand tersebut.

Festival ini disebut agar meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya akademisi dan mahasiswa dalam kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi dan cita-cita negara.

Acara ini juga untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Dalam kesempatan ini juga akan dilangsungkan penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh para pimpinan lembaga negara itu bersama Dekan Fakultas Hukum UI Topo Santoso.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Nasional
ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional

Close Ads X