Agar Citra Tak Tercoreng, Golkar Harus Tegas Sikapi Kasus Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinilai akan mengganggu citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Usman, mengatakan bahwa citra pemerintah dapat tergerus akibat kasus Novanto karena Golkar masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Airlangga menyarankan Golkar lebih bijak dan tegas menyikapi status tersangka untuk Ketua DPR RI tersebut.

"Agar citranya tidak tercoreng lebih dalam dan tidak berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019, partai beringin tersebut harus mengambil sikap tegas terkait status hukum Setya Novanto," kata Airlangga, melalui keterangan tertulis, Minggu (12/11/2017).

Baca juga : Kembali Jadi Tersangka KPK, Novanto Diminta Mundur dari Ketua DPR

Airlangga mengungkapkan, jika tidak ada ketegasan terkait Novanto, maka publik akan menilai pemerintahan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya tidak mendukung pemberantasan korupsi.

"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, ada tanggung jawab dari Partai Golkar menjaga citra pemerintah dan koalisi secara keseluruhan untuk menunjukkan sebagai kekuatan politik bersih," kata Airlangga.