Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Kompas.com - 11/11/2017, 08:28 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JEMBER, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamongan Laoly, berharap Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) digelar rutin tiap tahun.

"Kegiatan konferensi semacam ini memang perlu diadakan secara rutin dalam rangka menemukan solusi atas berbagai tantangan kehidupan ketatanegaraan yang setiap saat selalu kita hadapi," kata Yasonna saat membuka KNHTN ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017) malam.

Yasonna mengatakan, KNHTN selalu menjadi agenda wajib yang ia hadiri sejak penyelenggaraannya yang kedua tahun 2015, ketika diselenggarakan di Padang Sumatera Barat.

"Tidak hanya saya hadiri, kementerian yang saya pimpin juga selalu men-support penyelenggaraan kegiatan ini," kata Yasonna.

Baca juga : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Ia mengaku senang bisa mendapat kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebab, ia merasa seperti kembali kepada komunitas awalnya sebagai pendidik di perguruan tinggi.

"Saya sebelum memilih mengabdi di jalan politik sebagai politisi PDI Perjuangan. Saya adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan," ujar dia.

"Suasana malam hari ini seperti membawa saya kepada memori beberapa tahun lalu saat masih mengabdi di kampus, yaitu melihat suasana berdialektika, berdiskusi, berdebat, menulis dan canda tawa khas kampus," tambah dia.

Ia mengapresiasi KNHTN 2017 yang digelar berkat kerjasama berbagai pihak, terutama Pusat Studi Konstitusi (Pusako), bersama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) serta Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember.

"Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memang perlu dikelola secara gotong royong untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari waktu ke waktu," kata Yasona.

KNHTN 2017 yang bertema "Penataan Regulasi di Indonesia", digelar tanggal 10-12 November 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember dan Hotel Aston Jember, Jawa Timur. Kurang lebih ada 600 peserta dari seluruh Indonesia yang hadir.

Selain Yasonna, hadir juga antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan sejumlah tokoh lainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com