Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan - Kompas.com

Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan

Kompas.com - 10/11/2017, 22:46 WIB
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo melihat dari kacamata politik bahwa kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) oleh pengacara Setya Novanto merupakan kegaduhan politik yang sengaja diciptakan.

Tujuannya adalah menciptakan instabilitas politik dan sasarannya tak lain adalah mendelegitimasi KPK dan akhirnya Presiden Joko Widodo.

Ari melihat, sejak Jokowi menjadi presiden 2014, ada upaya terus-menerus penggerusan kinerja KPK.

"Banyak sekali upaya sampai terakhir pembentukan pansus, dan hari ini kriminalisasi KPK, karena ketua dan komisionernya dipolisikan ke Bareskrim," kata Ari dalam diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Sejak Jokowi menjadi presiden, kegaduhan politik memang terus terjadi.

Menurut Ari, kegaduhan politik semakin menguat karena pembelahan terjadi di masyarakat, di aparat penegak hukum, bahkan di kabinet.

(Baca juga: Pengacara Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK ke Bareskrim)

Di masyarakat, faksi-faksi politik muncul di kalangan elit partai dan masyarakat karena perbedaan preferensi politik hingga kepentingan.

"Saya mensinyalir juga ada faksi-faksi juga dalam KPK, TNI dan Polri. Sehingga kasus terakhir pembentukan TGPF saja, KPK tidak satu suara," katanya.

Di Polri, ada indikasi faksi-faksi karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri mengatakan tidak tahu detil proses yang terjadi di Bareskrim terkait penyidikan dua pimpinan KPK.

Ari menduga, faksi-faksi yang terjadi inilah yang bermain dalam turbulensi politik.

Sedangkan di kabinet, keluarnya Instruksi Presiden Nomor 7/2017 juga menunjukkan munculnya faksi-faksi.

"Bahkan untuk urusan kesatuan suara, perlu diinpreskan," ucap Ari.

Keluarnya Inpres 7/2017 menunjukkan bahwa kontrol politik formal Presiden terhadap tujuh partai yang ada di dalam pemerintahan belum berbanding lurus dengan kelompok kepentingan eksisting yang punya agenda politik.

"Sehingga di luar isu penegakkan hukum, saya melihatnya lebih kepada kegaduhan politik yang sengaja diciptakan. Kriminalisasi pimpinan KPK menjadi bagian dari delegitimasi KPK, tetapi juga diarahkan kepada Presiden," katanya.

Kompas TV Pemeriksaan saksi sudah melibatkan anggota DPR, swasta, dan pegawai kementerian.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Nasional
ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional

Close Ads X