Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan - Kompas.com

Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan

Estu Suryowati
Kompas.com - 10/11/2017, 22:46 WIB
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo melihat dari kacamata politik bahwa kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) oleh pengacara Setya Novanto merupakan kegaduhan politik yang sengaja diciptakan.

Tujuannya adalah menciptakan instabilitas politik dan sasarannya tak lain adalah mendelegitimasi KPK dan akhirnya Presiden Joko Widodo.

Ari melihat, sejak Jokowi menjadi presiden 2014, ada upaya terus-menerus penggerusan kinerja KPK.

"Banyak sekali upaya sampai terakhir pembentukan pansus, dan hari ini kriminalisasi KPK, karena ketua dan komisionernya dipolisikan ke Bareskrim," kata Ari dalam diskusi di Formappi, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Sejak Jokowi menjadi presiden, kegaduhan politik memang terus terjadi.

Menurut Ari, kegaduhan politik semakin menguat karena pembelahan terjadi di masyarakat, di aparat penegak hukum, bahkan di kabinet.

(Baca juga: Pengacara Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK ke Bareskrim)

Di masyarakat, faksi-faksi politik muncul di kalangan elit partai dan masyarakat karena perbedaan preferensi politik hingga kepentingan.

"Saya mensinyalir juga ada faksi-faksi juga dalam KPK, TNI dan Polri. Sehingga kasus terakhir pembentukan TGPF saja, KPK tidak satu suara," katanya.

Di Polri, ada indikasi faksi-faksi karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri mengatakan tidak tahu detil proses yang terjadi di Bareskrim terkait penyidikan dua pimpinan KPK.

Ari menduga, faksi-faksi yang terjadi inilah yang bermain dalam turbulensi politik.

Sedangkan di kabinet, keluarnya Instruksi Presiden Nomor 7/2017 juga menunjukkan munculnya faksi-faksi.

"Bahkan untuk urusan kesatuan suara, perlu diinpreskan," ucap Ari.

Keluarnya Inpres 7/2017 menunjukkan bahwa kontrol politik formal Presiden terhadap tujuh partai yang ada di dalam pemerintahan belum berbanding lurus dengan kelompok kepentingan eksisting yang punya agenda politik.

"Sehingga di luar isu penegakkan hukum, saya melihatnya lebih kepada kegaduhan politik yang sengaja diciptakan. Kriminalisasi pimpinan KPK menjadi bagian dari delegitimasi KPK, tetapi juga diarahkan kepada Presiden," katanya.

Kompas TV Pemeriksaan saksi sudah melibatkan anggota DPR, swasta, dan pegawai kementerian.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisEstu Suryowati
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Megapolitan
Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Megapolitan
DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Internasional
Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Megapolitan
Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Nasional
Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Nasional
Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Internasional
Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Megapolitan
Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Nasional
Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Regional
Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Nasional
VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

Nasional
Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM