Setya Novanto Tersangka, Pimpinan DPR Sebut Kinerja Tak Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, kinerja DPR tidak akan terganggu meski Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agus menambahkan, pimpinan DPR bekerja secara kolektif kolegial, sehingga bila ada satu pimpinan yang berhalangan masih bisa mengambil keputusan yang dilakukan oleh empat pimpinan lain.

"Kinerja DPR itu kan kolektif kolegial. Jadi misalkan ada pimpinan yang tersangka atau apa pun tidak akan mengurangi kinerja DPR," kata Agus saat dihubungi, Jumat (10/11/2017).

Ia juga mengatakan, DPR menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Ia pun meminta proses hukum dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Karena ini wilayah hukum maka sebaiknya kita serahkan kepada aparat hukum. Karena dalam proses hukum itu, aparat penegak hukum lah yang mempunyai kewenangan," ucap politisi Partai Demokrat itu.

(Baca juga: Golkar Minta Publik Tak Hakimi Novanto)

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat malam ini. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

(Baca juga: Persempit Ruang Praperadilan Novanto, KPK Diminta Gerak Cepat)