Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Manuver Novanto, Generasi Muda Golkar Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 09/11/2017, 18:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat diserahkan ke Kantor Menteri Sekretariat Negara dan diterima bagian Layanan Persuratan Kemensetneg, Jakarta, Kamis (9/11/2017). 

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan atas dasar ungkapan perasaan dan pandangan generasi muda Golkar terkait dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan mega korupsi KTP Elektronik.

"Menurut kami, kasus ini sudah melebar begitu luas dan sudah mengancam keberlangsungan pembangunan politik, demokrasi dan hukum kita," kata Doli, saat mengantar surat di Kantor Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo di perayaan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Sabru (28/10/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Joko Widodo di perayaan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Sabru (28/10/2017)
Doli mengatakan, sebagai anak bangsa, pihaknya merasa perlu mengadu kepada Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.

Baca: Tak Hanya Agus dan Saut, Pengacara Novanto Juga Laporkan Dirdik dan Penyidik KPK ke Polisi

Sebab, selama ini, Jokowi memiliki program Nawacita yang mengampanyekan masalah pemberantasan korupsi.

Menurut Doli, kasus e-KTP sudah berkembang terlalu jauh, yang mengarah pada hal-hal yang tidak sehat.

Ia mencontohkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sempat menjadi tersangka dalam kasus itu, sudah melakukan perlawanan yang agresif terhadap KPK.

Baca: Dilaporkan Pengacara Setya Novanto, Ini Kata Ketua KPK

"Bahkan terakhir kan kuasa hukumnya mengadukan Pimpinan KPK, yang menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat berlebihan dan bisa mengancam pembangunan hukum kita sebagai negara hukum," ujar Doli.

Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

Doli juga mempertanyakan mengapa hanya dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang dilaporkan ke kepolisian. Sementara tiga pimpinan lainnya tidak.

"Mereka itu terlihat atau terkesan ingin mengadu domba, antar-lembaga penegak hukum," lanjut dia.

Oleh karena itu, Doli, yang dipecat Novanto dari Golkar ini, meminta Jokowi untuk melindungi Pimpinan KPK dari upaya kriminalisasi.

Baca: Kapolri Minta Penyidik Berhati-hati Tangani Kasus Dua Pimpinan KPK

Menurut dia, selama ini Jokowi kerap menyatakan tak mau ikut campur terkait masalah penegakan hukum. Namun, kali ini Jokowi diharapkan terlibat melawan pihak-pihak yang berupaya mengintervensi hukum.

"Justru sekarang ini mengantisipasi adanya kekuatan-kekutan untuk mengintervensi proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi terkait dengan e-KTP ini," kata dia.

Kompas TV Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas nama Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com