Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Sidang, KPU Jelaskan soal Kehadiran Lukman Edy dan Fandi Utomo

Kompas.com - 06/11/2017, 15:05 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan soal kehadiran politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dan politisi Demokrat Fandi Utomo menjelang pengumuman hasil seleksi calon peserta Pemili 2019.

Hasyim menjelaskannya pada sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu, Senin (6/11/2017).

Kedatangan Lukman Edy dan Fandi Utomo termasuk dalam dalil laporan yang diajukan Partai Idaman.

KPU dituduh mendapatkan intervensi dari Partai Demokrat dan PKB  dalam proses pendaftaran parpol calon peserta pemilu.

Hasyim mengatakan, kehadiran Lukman Edydan Fandi Utomo di Ruang Rapat Sidang KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat tidak ada relevansinya dengan proses pendaftaran.

"Partai politik yang diterima pendaftarannya adalah bagi parpol yang memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan pada siapa pimpinan yang hadir dan datang melihat proses," ujar Hasyim.

Menurut dia, yang hadir saat itu tak hanya Lukman Edy dan Fandi Utomo. Ada pula politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang partainya sudah dinyatakan diterima pendaftarannya.

"Menurut pengakuan mereka (Lukman dan Fandi), kehadiran mereka di dalam ruang sidang tempat pendaftaran adalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi II DPR RI yang merupakan mitra kerja terlapor (KPU)," kata Hasyim.

Kompas TV Partai pelapor mengeluhkan sistem website KPU yang "down" saat masa pendaftaran administrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com