Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

206 Hari Kasus Novel, Presiden Diminta Tak Hanya "Lip Service"

Kompas.com - 04/11/2017, 22:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Sudah 206 hari usai penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hingga saat ini pelaku penyerangan masih belum dlterungkap.

"Pak Jokowi menurut kami penting menunjukkan bahwa dia bukan sekadar menunjukkan lip service, bahwa dia pro-penegakkan antikorupsi, bahwa dia ingin memperkuat KPK. Harus diturunkan dalam tindakan nyata," kata Isnur dalam talkshow Perspektif Indonesia, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).Kristian Erdianto Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).
Isnur mengatakan, Presiden Jokowi acapkali menyampaikan bahwa dirinya adalah orang yang selalu mengecek perkembangan sebuah pekerjaan, dan memiliki ukuran yang jelas.

"Kalau besok panggilan ketiga kepada Tito, harus dengan ukuran jelas," kata Isnur.

Baca juga : Subuh Berjamaah di Singapura Bersama Novel Baswedan (Bag 1)

Isnur mempertanyakan, bila tidak ada ukuran yang jelas, sampai kapan Jokowi akan terus memanggil Tito Karnavian.

"Menurut kami Pak Jokowi harus kasih target yang jelas kepada Pak Tito. Targetnya A, B, C. Kalau enggak saya akan berbuat A, berbuat Baik, berbuat C," kata Isnur.

Dalam pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel, Isnur mengatakan Presiden Jokowi mestinya membuat terobosan yaitu dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

"Penting sekali ada terobosan cepat dari Presiden untuk mendorong agar ini cepat. TPF ini terobosan, agar hal-hal yang selama ini belum terungkap bisa diungkap oleh TPF ini," ucap Isnur.

Dia menambahkan, TGPF ini juga akan membantu kepolisian untuk menuntaskan kasus Novel.

"Kami yakin, kalau pak Tito dengan timnya serius, kita bantu kepolisian untuk makin dipercaya oleh publik dengan cara membuat terobosan. TGPF akan membantu kepolisian melakukan terobosan itu," pungkas Isnur.

Kompas TV YLBHI menilai KPK lemah dalam perlindungan terhadap Novel Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com