Dalam 3 Tahun, Jokowi Klaim Tangani 6.763 Hektare Perkotaan Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam tiga tahun pemerintahannya sudah berupaya untuk menghilangkan kawasan kumuh di wilayah perkotaan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam akun facebook resminya.

"Hampir semua kota di Indonesia menghadapi tingkat urbanisasi masyarakat yang tinggi. Jika kota-kota tak siap, tiada perencanaan yang baik, lalu apa yang akan terjadi? Kekumuhan karena sarana dan prasarana tak seimbang dengan jumlah penduduk," kata Jokowi membuka tulisan di akun facebooknya, Rabu (1/10/2017).

Menurut Jokowi, kawasan kumuh di perkotaan Indonesia luasnya mencapai 38.431 hektar.

Karena itulah, pemerintah telah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota melalui pendanaan World Bank dan Islamic Development Bank, APBN, APBD dan juga pelibatan masyarakat.

"Tiga tahun terakhir, kawasan kumuh perkotaan yang ditangani sudah mencapai 6.763 hektar, dan diperkirakan akan mencapai 9.974 hektar pada akhir tahun 2019," kata Jokowi.

Beberapa kota yang terlihat menonjol perubahannya antara lain Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Pontianak dan Semarang.

Jokowi mengakui, target pengentasan seluruh kawasan kumuh di wilayah perkotaan ini kemungkinan belum bisa tercapai pada 2019.

"Tidak mudah, karena perbaikan kawasan juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah," tulis mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Negara mencontohkan, di Semarang, Kampung Nelayan Tambak Lorok diperbaiki dengan teknologi rumah apung.

Pemerintah juga melakukan normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang, mengadakan perbaikan drainase dan sanitasi sehingga kawasan kumuh berubah menjadi lebih layak huni.