Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat PKB Jateng Bocor, Isinya Pemenangan Cak Imin Jadi Cawapres 2019

Kompas.com - 31/10/2017, 18:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah belakangan ini bocor ke kalangan wartawan.

Isinya adalah instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang se-Jateng terkait pencalonan dan pemenangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Surat itu ditandangani oleh Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori dan Sekretariat DPW PKB Jateng Sukirman pada 26 Oktober 2017.

Di awal surat dijelaskan bahwa DPP PKB, DPW PKB Jateng dan pengurus DPC PKB se-Jateng telah melakukan rapat konsolidasi pada 25 Oktober 2017 di Hotel Pesona Semarang.

Agenda pokok konsolidasi itu adalah pencalonan dan pemenangan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI.

Surat tersebut lantas memuat tiga instruksi.

1. Menginstruksikan dan menugaskan kepada DPC PKB se-Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPP PKB terkait dengan Program Pencalonan dan Pemenangan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia.

2. Melakukan rapat koordinasi teknis serta pembagian tugas kepada Pengurus DPC PKB dan DPAC PKB di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas DPP PKB sebagaimana poin 1 (satu).

3. Menugaskan kepada Fraksi PKB dan Anggota DPRD PKB untuk membantu memfasilitasi serta menyukseskan program dan tugas sebagaimana poin 1 (satu).

Surat tersebut turut ditembuskan ke DPP PKB di Jakarta.

(Baca juga: Ketimbang Gatot, Cak Imin Dinilai Lebih Pas Jadi Cawapres Jokowi)

Surat DPW PKB Jateng yang nyatakan pemenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wapres pada Pemilu 2019.istimewa Surat DPW PKB Jateng yang nyatakan pemenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wapres pada Pemilu 2019.
Bukan instruksi DPP

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding membenarkan adanya surat tersebut. Namun, ia membantah bahwa surat itu terbit atas instruksi DPP.

"Ya saya sudah jawab itu tidak sepengetahuan dan tidak atas instruksi kita," kata Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).

Karding mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak DPW Jateng. Mereka sudah diberikan teguran atas terbitnya surat itu.

(Baca juga: Kelompok Pro-1 Deklarasi Pemimpin Zaman Now, Cak Imin-AHY)

Saat ditanya maksud menerbitkan surat itu, pihak DPW hanya menjawab bahwa mereka sangat menginginkan Cak Imin untuk turut berkompetisi pada Pilpres 2019.

"Di era terbuka seperti ini, ekspresi kecintaan mereka kepada ketumnya kadang seperti itu. Sudah kita minta tim. Ya namanya orang mencintai, gimana," ucap Karding.

Karding menegaskan, DPP PKB sampai saat ini belum memikirkan Pilpres 2019. Sebab, PKB masih fokus untuk mensukseskan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Cak Imin juga, menurut Karding, tidak terlalu bereaksi atas permintaan para kadernya di akar rumput.

"Tapi dunia serba bebas repot ya. Kadang pengen ketumnya nyalon, macam-macam," ucap Karding.

Kompas TV Halal Bihalal Ketua Umum PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com