Din Syamsuddin: Konflik Agama karena Masalah Politik, Ekonomi dan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin menegaskan, konflik antar agama yang kerap terjadi belakangan ini bukan murni karena faktor ajaran agama.

Konflik yang lahir justru disebabkan karena sejumlah faktor non agama seperti politik, ekonomi dan hukum.

"Ada yang bisa kami lakukan, tokoh agama lakukan, tapi juga ada peran dari para tokoh negara, dari parpol untuk mengeliminasi dari daya rusak faktor non agama ini terhadap kerukunan," kata Din Syamsuddin usai bertemu Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2017).

Din mendorong agar partai politik berkompetisi dengan cara-cara yang baik saat pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Dengan begitu, akan timbul suasana yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan.

Pemerintah juga harus mewujudkan pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Terakhir, hukum juga harus berlaku adil bagi semua kelompok masyarakat.

"Itu faktor penting dalam menjaga kerukunan, yaitu penegakan hukum yang tegas konsekuen tapi juga secara berkeadilan," ucap Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini optimistis apabila faktor non agama ini bisa diatasi, maka kerukunan antarumat beragama di Indonesia akan terus terjaga.

Din mengatakan, Indonesia sebenarnya punya modal besar untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama.

Modal pertama adalah agama itu sendiri. Pada prinsipnya, tak ada agama yang mengajarkan permusuhan.

"Yang kedua, Indonesia juga memiliki Pancasila dan Bineka Tunggal Ika," ucap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.