Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Try Sutrisno: TNI Terlibat Peristiwa 1965, tapi...

Kompas.com - 26/10/2017, 16:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima ABRI Try Sutrisno tak membantah adanya keterlibatan TNI dalam peristiwa pembunuhan massal pasca Gerakan 30 September 1965. Namun, kata dia, saat itu TNI terlibat untuk memberantas anggota Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan.

"TNI terlibat 1965 itu bukan terlibat berontaknya, tapi TNI yang memberantas pemberontakan PKI," ujar Try saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

"Tanpa TNI, kalau PKI menang, kamu hilang ini. Dipotong semua lehernya. Jadi komunis semua kita," lanjut dia.

(Baca: Lahan Kuburan Massal Korban 1965 Ada yang Telah Jadi Perumahan atau Hotel)

Try mengatakan, saat itu seolah terjadi pembunuhan besar-besaran karena keadaannya luar biasa kisruh. Pemberontakan oleh PKI saat itu seolah tak ada habisnya.

 

Bahkan, mereka juga mengimpun kekuatan di Blitar. Saat itu, kata dia, PKI dilawan karena ideologinya yang bertentangan dengan pancasila. 

"Jadi kita harus waspada karena ideologi itu tidak cocok sama Pancasila," kata Try.

Try membantah ada bantuan dari Amerika dari segi persenjataan untuk melawan PKI. Menurut dia, saat itu PKI dilawan murni dengan kekuatan masyarakat Indonesia sendiri.

 

(Baca: Komnas HAM Sebut Penuntasan Kasus HAM 1965-1966 Terkendala Wiranto)

Bahkan, ia meyakini bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mampu melawan sendiri komunis tanpa bantuan pihak asing.

Terkait dokumen peristiwa 1965 yang dimiliki Amerika Serikat dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), Try mempersulakan pemerintah untuk menyikapinya.

"Silakan saja. Kita juga punya dokumen kok. Kalau ada dokumen apapun dari luar, kita akan siap untuk menghadapi," kata Try. 

Kompas TV Peristiwa pemberontakan G30S, membenam masa lajang Pierre Andries Tendean.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com