JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memperkirakan, hingga 2019, pemerintah hanya bisa membebaskan 4,4 juta lahan untuk program perhutanan sosial.
Angka itu dinilainya sudah sangat optimal.
Siti mengatakan, saat masa transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo, tim transisi Jokowi-Kalla sebenarnya telah mematok target membebaskan 40 juta lahan untuk program perhutanan sosial.
Kemudian, target diturunkan menjadi 12,7 juta hektare lahan untuk dibebaskan. Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla baru membebaskan seluas 4,4 juta hektare lahan.
"Memang bisa 40 juta hektare diselesaikan dalam empat-lima tahun? 12 juta hektare memang juga bisa diselesaikan? Enggak realistis itu," ujar Siti, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Meski target 12,7 juta hektare tersebut sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menemukan banyak sekali persoalan di lapangan.
Tim Kementerian menemukan sejumlah hambatan. Misalnya, ada bangunan atau masih adanya sengketa pada lahan yang akan dibebaskan.
Hingga tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, lahan yang berhasil dibebaskan baru mencapai 1,8 juta hektare.
Tahun 2019, Siti optimistis mampu membebaskan hingga lima juta hektare lahan.
"Kami masih kejar terus sampai ke 4,4 juta dan 5 juta hektare. Insya Allah selesai," ujar Siti.
Siti melanjutkan, meskipun nanti hanya mampu membebaskan lima juta hektare lahan, ia yakin tetap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, selain pembebasan lahan, pemerintah juga bakalan akan melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di lahan tersebut.