Soal Penuntasan Kasus HAM, Jokowi Dianggap Tak Lebih Baik dari SBY - Kompas.com

Soal Penuntasan Kasus HAM, Jokowi Dianggap Tak Lebih Baik dari SBY

Kompas.com - 24/10/2017, 16:45 WIB
Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).Presidential Palace/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia ( HAM), Muhammad Nukhoiron menilai penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965-1966 di era Presiden Joko Widodo tak berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sama saja karena tantangannya sama. Yang lalu dan yang sekarang sama-sama belum bisa berkomunikasi dengan TNI untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Karena sebagian besar pelanggaran HAM masa lalu itu kan pelakunya dari TNI," kata Nukhoiron di kantornya, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Karenanya, menurut Nurkhoiron, penuntasan tragedi kemanusiaan 1965-1966 era Jokowi dan SBY sama-sama jalan di tempat dan tak banyak mengalami kemajuan.

"Kalau dari upaya penyelesaian belum ada kemajuan," kata Nukhoiron.

(Baca: Sumarsih: Jokowi Menggunakan Penyelesaian Kasus HAM demi Meraup Suara)

Meski demikian, Nukhoiron tak memungkiri jika ada sedikit perbedaan antara era Jokowi dengan SBY. Perbedaan itu dalam hal koordinasi antar lembaga yang punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"(Era Jokowi) mungkin jauh lebih mudah dalam hal berkoordinasi dengan lembaga pemerintah. Yang sekarang kita rasakan dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Tapi justru tidak ada terlalu baik dengan Menkop Polhukam (Wiranto)," kata dia.

Nukhoiron menyadari, sulitnya menuntaskan kasus tersebut karena Jokowi harus berhadapan dengan banyak pihak baik yang ada di lingkaran Istana dan di luarnya.

(Baca: 19 Tahun Penegakan Hukum Kasus HAM '98 Dinilai Nyaris Tak Ada Kemajuan)

"Kalau komitmen Jokowi mungkin ada, tapi ketika dihadapkan pada komitmen pemerintah, berarti dia harus berhadapan dengan kekuatan lain di Istana," ujar dia.

"Misalnya dengan TNI, dengan kelompok islam yang anti PKI dan kelompok lain yang harus dia kompromikan agar tidak terjadi kegaduhan politik. Ini yang saya kira masalah," tutup Nurkhoiron.

Kompas TV Isu PKI Bangkit Sering Muncul di Bulan September


EditorSabrina Asril

Komentar

Terkini Lainnya

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Bersama Kahiyang dan Bobby, Jokowi Nonton Film Dilan 1990

Nasional
ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional

Close Ads X