Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Perekonomian Era Jokowi-JK di Bawah Ekspektasi Publik

Kompas.com - 24/10/2017, 15:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap masih jauh dari harapan rakyat.

Sekretaris Bidang Ekuintek DPP PKS Handi Risza Idris mengatakan, kinerja pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan janji Jokowi pada tahun pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

"Perekonomian di bawah ekspektasi publik. Di awal pemerintahan, Jokowi janjikan meroket, malah dalam tiga tahun ini justru menurun. Tidak berjalan dengan baik," ujar Handi dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir dianggap cenderung stagnan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai enam persen. Pada tahun pertama, pertumbuhannya sebesar 5 persen.

Baca: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, SBY Minta Kerukunan Indonesia Dijaga

Tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,9 persen. Handi memprediksi, untuk tahun 2017 pertumbuhannya tidak jauh dari angka lima persen.

Pertumbuhan ekonomi didominasi pengaruh konsumsi masyarakat ketimbang faktor lainnya.

"Kalau kita lihat sektor penyumbang pertumbuhan itu sektor padat modal. Sementara sektor seperti pertanian, perikanan, tidak signifikan," kata Handi.

Handi juga mengkritisi tindakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Baca juga : 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kedaulatan Pangan Belum Maksimal

Seiring masifnya pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan justru makin besar. Pada Februari 2017, BPS mencatat angka pengangguran sebesar 5,3 persen atau sekitar tujuh juta orang.

"Kita buka mata, ada yang keliru soal ekonomi ini. Tiga tahun ini tidak ada sesuatu yang banyak dilakukan untuk menanggulangi masalah perekonomian," kata Handi.

"Kita berharap dua tahun ke depan ada perbaikan. Kami harap pemerintah lebih care pada kesulitan ekonomi masyarakat," lanjut dia.

Kompas TV Sejumlah lembaga survei menempatkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com