Pimpinan Komisi III Minta Publik Tak Berprasangka Buruk terhadap Densus Tipikor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta masyarakat tak berprasangka buruk terlebih dahulu atas rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Ia menilai, wacana pembentukan Densus Tipikor semestinya disikapi secara bijaksana karena itu berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Jadi kalau itu melemahkan KPK, maka kita akan lihat. Apakah masing-masing hari ini merasa terganggu dengan rencana kerja mereka. Agak prematur kalau kita bicara saling melemahkan. Realisasinya kan belum terjadi," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

(baca: Baca juga : Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Densus Tipikor)

Menurut dia, semenjak 15 tahun KPK berdiri, korupsi belum berkurang secara signifikan.

Karena itu, ia menilai perlu adanya kerja sama yang baik dan intensif antara Polri, KPK dan Jaksa Agung dalam memberantas korupsi.

Ia mengatakan, masing-masing lembaga akan mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dalam memberantas korupsi, termasuk Polri dengan Densus Tipikornya.

"Jadi arah negara bebas korupsi itu sampai hari ini belum jelas. Maka niat Komisi III rapat gabungan hari ini karena untuk mempersatukan pandangan negara bebas korupsi," lanjut politisi Gerindra itu.

(baca: Baca juga : Fahri Hamzah: Wapres Seenaknya Aja Ngomong Tak Perlu Densus Tipikor)

Presiden Joko Widodo pada Selasa siang, dikabarkan menggelar rapat terbatas membahas rencana pembentukan Densus Tipikor.

Jokowi belum mau berkomentar soal pembentukan Densus Tipikor.

Adapun Wapres Jusuf Kalla menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor.

Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.