Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulkan Bakal Cagub Jabar, PDI-P Tak Undang Ridwan Kamil

Kompas.com - 23/10/2017, 14:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat akan mengadakan Curah Gagas Calon Gubernur Jawa Barat pada Rabu (25/10/2017), di Hotel Horison Bandung.

Sejumlah bakal cagub Jabar akan hadir dalam kesemapatan tersebut.

Ketua DPD PDI-P Jabar, Tubagus Hasanuddin menyebutkan, tokoh-tokoh yang hadir di antaranya Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Istri Gubernur Jabar Netty Prasetiyani Heryawan, mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan, beberapa kader internal, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Calon-calon yang kami undang, yang kami siapkan menjadi calon gubernur Jawa Barat dari PDI-P," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

(baca: Baca juga : Ridwan Kamil Mengaku Bersedia Berpasangan dengan Bupati Tasik, asal...)

Namun, tak ada nama Wali Kota Bandung sekaligus bakal calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Hasanuddin hanya menyampaikan alasan singkat, yakni Emil tak mendaftar sebagai calon gubernur PDI-P.

"Karena tidak mendaftar diri," kata dia.

Padahal, dari nama-nama bacagub yang hadir tak semuanya mendaftar ke PDI-P. Hasanuddin mengatakan, ada pula yang merupakan undangan seperti Netty Prasetiyani dan Susi Pudjiastuti.

(baca: Baca juga : Susi: Terima Kasih Warga Jabar yang Beri Kepercayaan kepada Saya...)

Adapun pada kesempatan tersebut setiap bacagub akan diberi waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan curah gagasnya. Kemudian, paparan tersebut akan ditanggapi.

Beberapa pihak yang menanggapi adalah para tokoh, sesepuh, budayawan, mahasiswa dan lainnya.

Hasil dari curah gagas tersebut akan menjadi pertimbangan bagi PDI-P untuk memilih calon gubernur yang akan diusung.

Hasanuddin menambahkan, hal itu dilakukan agar tak ada kesan bahwa PDI-P memilih calon hanya berdasarkan keputusan partai.

"Jangan ada kesan PDI-P memilih calon hanya berdasarkan rapat partai saja. Kami ingin mendapatkan suara rakyat sesungguhnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com