Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Anggap Biaya Densus Tipikor Terlalu Besar, tetapi Bisa Diterima

Kompas.com - 21/10/2017, 19:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai, anggaran yang diajukan Polri untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) terlalu besar. Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 2,6 triliun.

Meski begitu, dengan perincian yang dijabarkan, Nasir menganggap anggaran tersebut masih masuk akal.

"Kalau kita lihat anggaran tersebut dengan pembiayaan, relatif bisa diterima. Ada 3.500 personel kemudian ada sarpras (sarana dan prasarana), gaji, dan sebagainya," ujar Nasir di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Nasir mengatakan, pengeluaran yang besar itu sebanding dengan pengadaan yang akan dilakukan. Jumlah personel yang disiapkan juga terbilang banyak. Apalagi, Densus Tipikor baru dibentuk dari awal sehingga butuh biaya yang lebih besar.

"Mungkin itu sudah cukup untuk biayai Densus Tipikor dalam waktu setahun," kata Nasir.

Meski begitu, perencanaan maupun penganggaran tersebut masih dalam kajian. Pemerimtah juga belum menentukan sikap apakah menerima atau menolak usulan ini.

Nasir berharap Presiden Joko Widodo segera mengumumkan keputusan tersebut seusai rapat terbatas yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita berharap pemerintah segera ambil sikap. Jangan buat kebingungan, dalam arti kalau disetujui, disetujui. Kalau enggak ya tidak. Sehingga kpeolisian akan lebih fokus jalankan fungsinya dalam keamanan ketertiban," kata Nasir.

Baca juga : Tolak Densus Tipikor, Apa Wapres Tahu Seluk Beluk Korupsi?

Sementara itu, peneliti ICW Emerson Yuntho menganggap biaya Densus Tipikor terlalu tinggi. Bahkan mengalahkan anggaran KPK.

"KPK saja menyatu semua. Pencegahan, penindakan, monitoring, koordinasi supervisi. Biayanya tidak sampai segitu besar," kata Emerson.

Oleh karena itu, Emerson meminta Polri terbuka dengan rincian anggaran teraebut dipergunakan untuk apa saja. Dengan demikian, masyarakat akan menilai apakah anggaran tersebut rasional atau mengada-ada.

"Apakah betul kebutuhannya segitu atau bisa jauh lebih kecil. Karena konsepnya masih abu-abu itu memunculkan pertanyaan publik," kata dia.

Baca juga : Komisi III: Semangat Densus Tipikor untuk Kembalikan Kepercayaan Publik pada Polri

Rincian anggaran Rp 2,6 triliun itu yakni untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar, dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan.

Kompas TV Pro kontra muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dibentuknya tim Densus Tipikor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com