Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Tjahjo, Konflik Pasca-pilkada Terjadi karena Masyarakat Kurang Paham Aturan

Kompas.com - 20/10/2017, 06:11 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, konflik horizontal pasca keputusan akhir pemilihan kepala daerah muncul karena masyarakat di daerah belum memahami aturan yang berlaku.

Ia mencontohkan, pada kasus penyerangan yang terjadi terhadap kantor Kemendagri, Rabu (11/10/2017) lalu.

Saat itu, kata Tjahjo, massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, tidak terima atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, mereka meminta agar Mendagri membatalkan putusan tersebut. Padahal, hal ini tidak mungkin dilakukan.

"Sebenarnya pemahaman masyarakat yang harus dipulihkan, kan (mereka) enggak tahu hukum," kata Tjahjo usai menghadiri Rakornas Ditjen Bina Keuangan Daerah, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/10/2017).

Baca: Kantor Kemendagri Dilempari Batu oleh Pendukung Calon Bupati Tolikara

"Kayak kemarin yang demo di tempat saya (Kemendagri), kan ingin membatalkan (putusan) MK. Dianggap Mendagri punya kewenangan. Itu yang harus dipahamkan," lanjut dia.

Oleh karena itu, menurut Tjahjo, sosialisasi terkait proses dan peraturan dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya dilakukan penyelenggara pemilu saja.

"Saya minta juga calon kepala daerah, tim sukes perlu (melakukan) sosialisasi khusus," kata dia.

Pada 2018, Papua akan menggelar pemilihan gubernur dan enam pemilihan bupati, yakni di Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mimika.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Papua. 

"Saat ini memang kami fokus Pilkada di Papua. Dengan pengalaman kemarin, situasi di Papua memanas saat menjelang Pilkada," kata Wiranto, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Wiranto menambahkan, pemerintah juga sudah mewaspadai potensi kerawanan pilkada di Papua dengan menyiapkan langkah-langkah anstipasi. 

Sebelumnya, kerusuhan di Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu dipicu atas penolakan salah satu pendukung pasangan calon Pilkada Tolikara terhadap putusan MK.

MK, yang menangani sengketa Pilkada itu, memutuskan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dimenangkan oleh Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Pendukung dari pihak pasangan calon kepala daerah yang kalah tidak terima dan meminta Mendagri tidak melantik pihak yang menang tersebut.

Kompas TV Ada sembilan pegawai Kemendagri yang jadi korban serangan kelompok massa asal Tolikara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com