Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Tunjukkan Hidup Masyarakat Makin Sulit, Jokowi Jadikan Masukan

Kompas.com - 18/10/2017, 16:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo, memastikan hasil survei dari berbagai lembaga akan menjadi masukan bagi Presiden Joko Widodo untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Ini termasuk survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan bahwa masyarakat merasa semakin sulit dalam membeli kebutuhan pokok dan mendapatkan pekerjaan.

"Intinya, survei itu adalah salah satu masukan bagi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Jelek kah? Baik kah? Bisa jadi masukan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017 menunjukkan, masyarakat merasa makin sulit dalam membeli kebutuhan pokok. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

(Baca juga: Kata Jokowi, soal Pertumbuhan Ekonomi Harus Optimistis)

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

"Kalau hasil surveinya itu tidak bagus ya untuk memperbaiki. Yang bagus untuk meningkatkan lagi," ujar Johan.

(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi, Masyarakat Puas tapi Keluhkan Kondisi Ekonomi)

Namun, saat ditanya mengenai solusi terkait permasalahan ini, Johan enggan menjawab. Ia meminta wartawan bertanya kepada menteri terkait.

Johan menegaskan, terlepas dari sejumlah rapor merah di bidang ekonomi, namun kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja Jokowi-JK masih tinggi.

Survei indikator menunjukkan, secara umum 68,3 persen responden masih puas terhadap tiga tahun kinerja Jokowi-JK.

"Apakah hasil survei itu bagus atau tidak, presiden atau pemerintah bukan bekerja untuk survei bagus, presiden bekerja sesuai konstitusi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat," ucap Johan.

Kompas TV Terkait soal hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Kompas Petang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com