Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Perpanjangan bagi Parpol untuk Lengkapi Dokumen Menuai Polemik

Kompas.com - 17/10/2017, 22:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan ini dipicu munculnya Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017.

Surat edaran tersebut dinilai memberikan perpanjangan waktu bagi partai politik calon peserta Pemilu 2019, selama 1x24 jam sejak berakhirnya waktu pendaftaran pada 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB.

Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, parpol bisa melengkapi dokumen persyaratan hingga 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB. Padahal, KPU melalui Peraturan KPU sedianya telah menetapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu berakhir pada 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB.

Manajer Pemantauan Seknas JPPR, Alwan Riantoby menuturkan, JPPR menilai bahwa surat edaran tersebut sebagai bentuk inkonsistensi KPU dalam menjalankan tugas.

"Dengan adanya perpanjangan waktu 1x24 jam yang diberikan oleh KPU membuktikan bahwa KPU tidak siap dalam menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu," kata Alwan, melalui keterangan tertulis, Selasa.

(Baca juga: Catatan Bawaslu Terkait Proses Pendaftaran Parpol ke KPU)

Selain itu, SE KPU 585 juga dinilai menunjukkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang ditawarkan oleh KPU tidak mampu menunjang kinerja KPU.

Di sisi lain, masih banyak anggota partai politik yang tidak bisa menggunakan Sipol. Partai politik, kata Alwan, belum siap secara administrasi dalam penggunaan Sipol sebagai syarat wajib.

KPU membantah

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, Surat Edaran KPU Nomor 585 bukanlah merupakan ketentuan perpanjangan masa pendaftaran partai politik.

Pramono menjelaskan, SE KPU 585 merupakan perpanjangan waktu pemeriksaan dokumen persyaratan.

"Itu harus dipahami seperti hari pemungutan suara. Pemilih yang datang ke TPS sebelum pukul 13.00 sudah masuk ke TPS, tetapi karena antre, dia diperbolehkan mencoblos setelah pukul 13.00," kata Pramono di Gedung KPU Pusat , Jakarta, Selasa (17/10/2017).

(Baca: Pendaftaran Ditutup, KPU Beri Parpol 1x24 Jam untuk Lengkapi Dokumen)

Pramono mengatakan, pada hari terakhir pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017, partai-partai politik calon peserta pemilu 2019, sudah tiba dan mendaftar di KPU Pusat sebelum pukul 24.00 WIB.

Adapun, pemeriksaan dokumen tetap dilakukan oleh KPU setelah tenggat.

"Jadi ini bukan perpanjangan masa pendaftaran, tapi membatasi proses pemeriksaan biar tidak berlarut-larut, atau tidak ada kepastian hukum. Jadi, ini kita memberikan kepastian hukum supaya pemeriksaannya ada batas waktunya," kata dia.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com