Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Akui Kalah Cepat Hadapi Menjamurnya Situs Berkonten Negatif

Kompas.com - 17/10/2017, 10:34 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap pemblokiran tak bisa menjadi jalan keluar efektif untuk menghentikan laju pertumbuhan situs-situs berkonten negatif.

Sejauh ini, Kemenkominfo telah memblokir lebih kurang 800.000 situs. Padahal, Rudiantara meyakini, masih ada jutaan situs lainnya yang layak diblokir.

"Karena kita kalah cepat. Diblokir satu, muncul seribu. Kita berlomba terus," ujar Rudiantara dalam seminar di Kompleks PTIK, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sebagian besar dari situs yang diblokir adalah situs yang menampilkan pornografi.

Baca: Jonru Ditahan, Istana Sebut Penyebar Kebencian dan Hoaks Memang Harus Ditertibkan

Selama ini, kata Rudiantara, Kemenkominfo hanya mengandalkan laporan masyarakat, search engine, lembaga swadaya masyarakat, dan permintaan penegak hukum untuk memblokir aplikasi mauph situs.

Ke depannya, Kemenkominfo akan membangun sistem untuk proaktif "mengais" situs-situs berkonten negatif.

"Kalau perlu kita blok, kita blok. Perlu kerja sama Kominfo dengan masyarakat dan lembaga maupun siapapun sampai level apa membahayakannya," kata dia.

Rudiantara menganggap, ada hal yang jauh lebih penting daripada pemblokiran, yakni dengan pencegahan.

Perlu ada literasi kepada masyarakat Indonesia agar lebih berdaya menghadapi media sosial dan perkembangan teknologi.

Kemenkominfo telah melakukan pendekatan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama.

"Kami perhatikan, yang paling efektif adalah lendekatan keagamaan. Oleh karena itu Kominfo pendekatan pada kelompok agama," kata Rudiantara.

Pada Januari 2017, Rudiantara mendatangi Majelis Ulama Indonesia dan presentasi mengenai rambu-rambu di media sosial.

Setelah itu, MUI mengeluarkan fatwa mengenai cara menggunakan media sosial agar bermanfaat.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap kelompok agama lainnya. 

Rudiantara mengatakan, dalam pertemuannya dengan kelompok-kelompok agama itu, ia menekankan bagaimana masyarakat mencari tahu kebenaran informasi yang diterima sebelum meneruskannya ke orang lain.

"Jangan jempol lebih cepat dari otak kita, terima langsung forward. Kalau mau forward pastikan info tersebut memiliki nilai dan bermanfaat," kata dia.

Kompas TV Ini Sosok Asma Dewi yang Diduga Terkait Kelompok Saracen


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com