Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ungkap Alasan Dukung Khofifah di Pilkada Jatim 2018

Kompas.com - 15/10/2017, 13:43 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengungkapkan alasan partainya mendukung Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa maju pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 mendatang.

Menurut Idrus, Khofifah punya modal sosial politik yang kuat. Apalagi Khofifah juga aktif berorganisasi.

"Kami anggap Khofifah punya modal sosial politik yang kuat. Diorganisasi tidak diragukan lagi. Sebagai Menteri juga perjuangannya memimpin Muslimat NU. Ini luar biasa," kata Idrus di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Minggu (15/10/2017).

Menurut Idrus, jika Khofifah bisa memanfaatkan secara maksimal, posisinya sebagai pimpinan Muslimat NU. Maka, Pilgub Jatim yang akan diikuti Khofifah untuk ketiga kalinya tersebut akan bisa dimenangkan.

(Baca: Djarot Mengaku Banyak yang Merayunya Ikut Pilkada Jatim 2018)

"Kalau Muslimat NU ini kerja sampai ke bawah dan melibatkan juga masyarakat umum. Kami yakin peluang Khofifah bisa menang Pilgub Jatim 2018," ujar Idrus.

Sementara itu, soal PDI Perjuangan yang telah memastikan diri resmi mengusung Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul berpasangan dengan Azwar Anas, bersama dengan PKB.

Idrus mengatakan, keputusan PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan PKB tersebut adalah hak masing-masing parpol.

"Kita menghargai tentu setiap parpol memiliki independensi pilihan politik. Kami punya pilihan mendukung khofifah. Jadi bagi kami terserah, karena di situ kemandirian parpol menentukan pilihan masing-masing," tutup dia.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar resmi mendukung Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa untuk maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang.

"Partai telah mengeluarkan surat putusan dan menyatakan mengusun dan mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagi calon gubernur Pilgub Jatim 2018," kata Idrus.

Sedangkan untuk posisi wakil gubernur Jatim, Golkar menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Ketua Umum Muslimat NU tersebut.

Hanya saja, Khofifah harus mengajukan tiga nama calon Wagub untuk dipilih.

"Sesuai dengan aturan kita menugaskan kepada Khofifah untuk melakukan seleksi dengan mengajukan tiga nama. Nanti akan kita bicarakan dengan partai-partai pengusung," ujar dia.

Meski demikian, kata Idrus, calon Wagub juga harus punya elektabilitas dan track record yang bagus, sama halnya dengan Khofifah.

"Elektabilitas, aspirasi rakyat dan yang bersangkutan memiliki track record yang bagus diperhatikan," kata Idrus.

Kompas TV Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengaku akan mengajukan pengunduran dirinya dari kabinet kerja Jokowi JK, setelah semua persiapan menuju pilkada 2018.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com