PKS: Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun - Kompas.com

PKS: Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 13/10/2017, 21:12 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga daya beli yang rendah adalah fakta yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hidayat menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih mendapat rapor merah, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan mencari kerja.

"Terlepas dari survei, memang itu lah yang kami dapatkan. Bahwa kami mendapatkan fakta tentang terjadinya PHK di banyak tempat, daya beli yang sangat menurun, begitu banyak tempat ritel maupun toko-toko yang kemudian tutup," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Ia kemudian mencontohkan adanya beberapa rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sudah berbulan-bulan bahkan setahun tak kunjung dibeli maupun disewakan.

Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yang sempat diperebutkan untuk dibeli maupun disewakan.

"Itu salah satu indikator yang sangat konkret," tuturnya.

(baca: Gerindra Pakai Hasil Survei soal Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok untuk Kampanye)

Hidayat menilai, kondisi ini tak berkaitan dengan tahun politik. Bahkan, persoalan kesulitan kerja dan rendahnya daya beli masyarakat jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan politik.

Sebab, kondisi tersebur merupakan keresahan nyata yang dialami masyarakat.

"Kondisi yang menurut saya jangan dipolitisasi ini digoreng karena ini kepentingan politik. Karena ini adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

(baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu.

Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

PenulisNabilla Tashandra
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM