"Periode Jokowi Memang untuk Pembenahan, Bukan Pencitraan" - Kompas.com

"Periode Jokowi Memang untuk Pembenahan, Bukan Pencitraan"

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 13/10/2017, 17:42 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tidak membantah bahwa lapangan kerja semakin sulit didapat pada pemerintahan Joko Widodo.

Pernyataan ini disampaikan Irma menanggapi survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih mendapat rapor merah, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan mencari kerja.

Irma menuturkan, indikator yang paling mudah dilihat adalah moratorium tenaga kerja, misalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk Timur Tengah dan moratorium PNS.

Namun, moratorium tersebut dinilai sebagai kebijakan jangka panjang. Moratorium TKI tujuannya untuk membebani regulasi agar TKI terlindungi. Sedangkan moratorium PNS karena PNS terlalu banyak dan tidak sesuai dengan beban kerja.

"Kondisi ini tentu membebani pemerintah dan memang harus dibenahi agar job dan SDM seimbang," kata Irma melalui pesan singkat, Jumat (13/10/2017).

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Kebijakan tersebut, menurut dia, memang tak terasa manfaatnya secara jangka pendek, bahkan dianggap mempersulit rakyat. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga.

"Periode Jokowi memang periode pembenahan, beliau bekerja bukan sekedar mencari pencitraan," tutur Anggota Komisi IX DPR itu.

Adapun mengenai hasil survei penilaian masyarakat soal sulitnya mendapatkan bahan pokok, Irma mempertanyakan bahan pokok mana yang sulit didapat.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian memang tengah melakukan swasembada pangan, seperti taman obat keluarga, kunyit, serai, laos, cabai, tomat, ubi, dan lainnya.

Tanaman-tanaman tersebut dianjurkan untuk ditanam di halaman sehingga masyarakat datang ke pasar hanya untuk membeli bahan seperti garam dan terasi.

Ia membantah jika ada anggapan sulit mendapatkan bahan pokok.

"Saya tiap dua bulan sekali ke dapil dan semua aman-aman saja. Bahkan sampai tingkat desa," kata Irma.

(Baca juga: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Rapor merah pemerintahan Jokowi-JK ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

Kompas TV Meski sudah menganalisis pergeseran, belum ada data lebih lengkap untuk menggambarkan pola konsumsi digital

PenulisNabilla Tashandra
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM