Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Akui Panglima TNI Minta Audit Alutsista di Kemenhan dan TNI

Kompas.com - 12/10/2017, 18:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengakui bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan dan TNI diaudit.

Meski demikian, Firman membantah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan auditor BPK terhadap anggaran alutsista saat ini semata-mata atas permintaan Panglima TNI.

"BPK kalau melakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 23E UUD 1945. Memang wewenang konstitusionalnya BPK memeriksa keuangan negara. Orang boleh saja meminta BPK untuk memeriksa, tapi jenisnya pemeriksaan kami yang tentukan," ujar Firman dalam konferensi pers di Media Center BPK, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Panglima TNI juga meminta kami untuk melakukan pemeriksaan. Panglima TNI saya dengar mengirim surat lalu minta melakukan pemeriksaan investigatif terhadap beberapa pengadaan alutsista. Tapi tetap kami yang tentukan," kata dia.

(Baca juga: BPK Pertimbangkan Ungkap ke Publik Hasil Audit Alutsista Kemenhan)

Firman menegaskan, auditor BPK sudah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengadaan alutsista tahun 2016.

Tim sudah dua bulan bekerja. Firman pun belum dapat memastikan kapan auditor selesai bekerja.

Ia sekaligus membantah pemeriksaan ini secara khusus ditujukan untuk pengadaan helikopter Agusta Westland 101. Pemeriksaan itu mencakup keseluruhan pengadaan alutsista.

"Pemeriksaannya bukan khusus AW101, tapi keseluruhan dari pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan, TNI. Harus dipahami," ujar dia.

(Baca juga: Anggota BPK: Menhan dan Panglima TNI Tak Halang-halangi Audit Alutsista)

Kompas TV Untuk menyelesaikan polemik soal impor senjata, Menko Polhukam akan mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (6/9) mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com