Komisi VIII Minta First Travel Tak Dipailitkan - Kompas.com

Komisi VIII Minta First Travel Tak Dipailitkan

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 12/10/2017, 17:21 WIB
Warga menunggu mengurus pengembalian dana atau refund terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). Otoritas Jasa Keuangan menutup program umroh promo 2017 First Travel karena menawarkan harga yang tidak wajar, sementara itu pihak First Travel membuka kesempatan bagi calon jamaah untuk melakukan refund dengan pengembalian dana 100 persen atau bersedia untuk diberangkatkan setelah musim Haji 2017 selesai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/17.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Warga menunggu mengurus pengembalian dana atau refund terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). Otoritas Jasa Keuangan menutup program umroh promo 2017 First Travel karena menawarkan harga yang tidak wajar, sementara itu pihak First Travel membuka kesempatan bagi calon jamaah untuk melakukan refund dengan pengembalian dana 100 persen atau bersedia untuk diberangkatkan setelah musim Haji 2017 selesai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR meminta agar biro perjalanan First Travel tidak dipailitkan agar tidak merugikan calon jemaah umroh yang gagal berangkat ke Tanah Suci.

Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII bersama korban First Travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Kalau dipailitkan maka otomatis perusahaan tersebut tidak bisa mengembalikan uang yang ada di jemaah, padahal ada kecurigaan bahwa uang ini belum ketemu seluruhnya dan uang ini masih ditaruh di tempat tertentu," kata Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad selaku pimpinan rapat.

Para korban menduga First Travel masih menyimpan sejumlah dana yang bisa digunakan untuk mengganti uang jemaah.

Karena itu, ide pemailitan First Travel, menurut Komisi VIII merupakan suatu kesalahan karena akan merugikan jemaah.

(Baca juga: Polisi Masih Mencari Jejak Aset yang Dilarikan Dua Bos First Travel)

Komisi VIII DPR pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Polri untuk menelusuri aliran dana First Travel.

"Kenapa dipailitkan? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu supaya dipailitkan sehingga kalau dipailitkan selang beberapa tahun bosnya masih tetap kaya? Itu yang dikhawatirkan oleh jemaah dan kami sepakat dengan itu," ucap Noor Achmad.

Kompas TV Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau masyarakat untuk tak mudah tergiur paket perjalanan umrah murah.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM