Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Akan Konsolidasikan Fraksi di DPR untuk Loloskan Perppu Ormas

Kompas.com - 11/10/2017, 14:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura siap mengonsolidasikan fraksi-fraksi di DPR agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat disetujui.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai, Perppu Ormas sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Ya (mengkonsolidasikan fraksi lainnya), karena ini menyangkut masalah kepentingan bangsa. Ini menyangkut masalah NKRI yang kita harus jaga," ujar Sarifuddin Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Sudding mengatakan, kebebasan berorganisasi harus diutamakan. Namun, setiap kebebasan juga membutuhkan batasan sesuai dengan konstitusi.

Baca: MUI Imbau Tak Ada yang Beri Pernyataan Memecah Belah soal Perppu Ormas

Apalagi, jika ada ormas-ormas yang secara terang-terangan tak sejalan dengan ideologi negara dan ingin menggantinya.

"Saya kira memang pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk itu," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Perppu Ormas saat ini tengah dibahas di Komisi II DPR. Pada pembahasan pertama telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah.

Adapun, sikap sementara fraksi-fraksi di DPR soal Perppu Ormas saat ini terbelah. Fraksi partai pemerintah cenderung menyetujui perppu tersebut. Sementara, fraksi partai non-pemerintah memiliki kecenderungan menolak perppu tersebut.

Baca: Pembahasan Perppu Ormas Berpotensi Dilakukan dalam Tensi Tinggi

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Almuzammil Yusuf menggalang kekuatan dari sejumlah ormas yang menolak Perppu Ormas.

Keduanya telah bertemu dengan beberapa Ormas yang menolak Perppu tersebut di sejumlah daerah Jawa Barat.

Beberapa Ormas yang telah ditemui di antaranya Muhammadiyah, Pemuda Siliwangi, dan Jamiah Washiliyah.

“Kami berupaya maraton mendengar aspirasi masyarakat tentang Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah di bulan Oktober ini,” kata Mardani melalui keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017) malam.

Kompas TV Anggota komisi II DPR RI menggelar rapat pembahasan PERPPU Ormas bersama sejumlah unsur dari pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com