JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura siap mengonsolidasikan fraksi-fraksi di DPR agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat disetujui.
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai, Perppu Ormas sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Ya (mengkonsolidasikan fraksi lainnya), karena ini menyangkut masalah kepentingan bangsa. Ini menyangkut masalah NKRI yang kita harus jaga," ujar Sarifuddin Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Sudding mengatakan, kebebasan berorganisasi harus diutamakan. Namun, setiap kebebasan juga membutuhkan batasan sesuai dengan konstitusi.
Baca: MUI Imbau Tak Ada yang Beri Pernyataan Memecah Belah soal Perppu Ormas
Apalagi, jika ada ormas-ormas yang secara terang-terangan tak sejalan dengan ideologi negara dan ingin menggantinya.
"Saya kira memang pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk itu," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Perppu Ormas saat ini tengah dibahas di Komisi II DPR. Pada pembahasan pertama telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah.
Adapun, sikap sementara fraksi-fraksi di DPR soal Perppu Ormas saat ini terbelah. Fraksi partai pemerintah cenderung menyetujui perppu tersebut. Sementara, fraksi partai non-pemerintah memiliki kecenderungan menolak perppu tersebut.
Baca: Pembahasan Perppu Ormas Berpotensi Dilakukan dalam Tensi Tinggi
Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Almuzammil Yusuf menggalang kekuatan dari sejumlah ormas yang menolak Perppu Ormas.
Keduanya telah bertemu dengan beberapa Ormas yang menolak Perppu tersebut di sejumlah daerah Jawa Barat.
Beberapa Ormas yang telah ditemui di antaranya Muhammadiyah, Pemuda Siliwangi, dan Jamiah Washiliyah.
“Kami berupaya maraton mendengar aspirasi masyarakat tentang Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah di bulan Oktober ini,” kata Mardani melalui keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017) malam.