Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Anies-Sandi Ikuti Konsep Protokol Istana

Kompas.com - 10/10/2017, 15:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (16/10/2017) pekan depan. 

Untuk kelancaran acara itu, pejabat protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei di lokasi pelantikan, Selasa (10/10/2017) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, protokol Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mengikuti konsep pelantikan yang diatur oleh protokol kepresidenan.

"Protokol DKI bilang akan ikut jadwal dan konsepnya Istana. Kecuali di luar Istana ya, kami enggak punya kewenangan," ujar Heru kepada Kompas.com, di Kompleks Istana Presiden, Selasa siang.

Baca: Mengingat Janji Anies-Sandi soal DP 0 Rupiah

Protokol kepresidenan sudah berkoordinasi dengan protokol Pemprov DKI untuk menentukan tahap demi tahap prosesi pelantikan tersebut.

Protokol Pemprov DKI diajak berkeliling dari Istana Negara, Istana Merdeka, hingga ke Kantor Presiden.

"Sudah diberitahukan tadi, jam berapa Bapak harus di tempat. Dua puluh menit sebelum acara ada gladi bersih, setelah itu jalan dari Istana Negara ke Istana Merdeka jalan kaki," ujar Heru.

"(Sudah dikorodinasikan) agar (calon gubernur wakil gubernur yang akan dilantik) paham dan itu tadi sudah semua," lanjut dia.

Kompas TV Pentingnya Menjaga Semangat Menjaga Keragaman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com