Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadli Zon, Tak Masalah jika Gatot Nurmantyo Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 09/10/2017, 16:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya tak mempermasalahkan bila setelah pensiun sebagai Panglima TNI nantinya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mencalonkan diri dalam Pilpres 2019.

Ia menilai, hal itu merupakan hak politik semua warga negara.

"Dari Gerindra, kami siapapun yang mau maju adalah hak setiap warga negara. Ini sesuai konstitusi kita. Bahwa setiap orang bebas untuk dipilih dan memilih. Dan dijamin dan memang harusnya diberikan ruang untuk itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Saat ditanya respons Gerindra terkait adanya partai yang tertarik mengusung Gatot, ia menjawab partainya tak mempermasalahkan.

(baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Masuk Radar PAN untuk Diusung sebagai Capres)

Ia menegaskan, Gerindra tetap akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Fadli menganggap, Prabowo memiliki modal sosial dan politik yang teruji untuk diusung pada pemilu 2019.

"Kalau Pak Prabowo kan social capital and politic-nya lebih panjang jauh. Saya kira tidak ada masalah (Gatot dilirik partai-partai). Bisa complementer juga, pokoknya nanti kita lihat setelah ada aturan yang jelas presidential threshold-nya," lanjut dia.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menyebut nama Gatot Nurmantyo sebagai salah satu bakal calon presiden yang masuk dalam radar pencalonan PAN.

(baca: Duet Prabowo-Gatot Nurmantyo Diprediksi Tak Laku pada Pilpres 2019)

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, nama Gatot Nurmantyo masuk dalam jajaran tokoh yang disurvei SMRC untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Hasil survei menunjukkan, tingkat elektabilitas Gatot masih rendah jika dibandingkan nama-nama lainnya.

"Gatot Nurmantyo masih rendah, masih di bawah 1 persen (0,3 persen). Itu top of mind, dukungan solid yang agak sulit diubah," kata Djayadi, di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

(baca: 8 Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras)

Menurut Djayadi, nama Gatot ikut disurvei karena belakangan ini menjadi perhatian publik.

"Nama Gatot selalu masuk survei wajar. Karena nama dia sering disebut, beredar di masyarakat. Cuma ya elektabilitasnya dia masih belum kompetitif. Jadi masih rendah sekali elektabilitasnya," kata dia.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai, Gatot sebagai seorang Panglima TNI tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga NKRI.

"Ya kan kita melihat putra-putri terbaik bangsa yang hari ini bermunculan. Itu kan harus kita syukuri," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

(baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

Gatot sebelumnya mengaku tak berniat maju sebagai calon presiden. Dia merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. 
 
"Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan," ujar Gatot dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017).
 
Dia menjelaskan, selaku Panglima TNI, dia mendapat instruksi dari Presiden untuk menjaga kemajemukan dan kebinekaan. 
 
"Jadi bapak tidak mau jadi presiden atau belum (mau)?" tanya Rosi lagi.
 
Gatot pun memberikan jawaban sekaligus penegasan.
 
"Tidak mau. Tidak etis saya dipercaya Presiden kemudian saya berambisi, beradu dengan Presiden," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
Kompas TV Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com