Fadli Zon Harap Penggusuran Dihentikan di Era Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, berharap penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dihentikan setelah nanti dipimpin oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Menurut dia, penggusuran adalah salah satu tindakan tak manusiawi.

"Penggusuran kan banyak. Penggusuran kan salah satu legacy dari yang lalu, di mana-mana orang digusur secara tak manusiawi dan sebagainya. Harus ditata " kata Fadli seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Adapun secara umum, Gerindra menyerahkan kepada Anies-Sandi untuk merumuskan apa saja yang akan dilakukan Pemerintahan DKI Jakarta pada awal masa jabatan mereka.

Namun, beberapa hal yang menurut Fadli perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan.

"Apa yang baik dari yang lalu ya tentu saya kira diteruskan. Yang enggak baik tentunya dihentikan," ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

(Baca juga: Usai Dilantik, Anies-Sandi Akan Disambut Kebudayaan Betawi dan Lepas Djarot di Balai Kota)

Adapun masalah penggusuran, menurut dia, adalah salah satu hal yang dianggap tak baik dari pemerintahan sebelumnya.

Saat ditanya mengenai kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pelantikan Anies-Sandi 16 Oktober mendatang, Fadli mengaku belum bisa memastikan. Sedangkan, dirinya tak bisa hadir karena harus menghadiri acara di luar negeri.

"Saya kira pasti banyak yang datang," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengungkapkan, pelantikan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan dilakukan pada 16 Oktober 2017.

(Baca: Dirjen Otda Kemendagri Pastikan Anies-Sandi Dilantik 16 Oktober)

Tanggal itu dipilih lantaran masa jabatan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat berakhir pada 15 Oktober 2017.

"Secara ideal kami mengusulkan kepada Pak Setneg (Sekretaris Negara) kira-kira 16 Oktober. Karena (15 Oktober) hari libur tidak boleh diadakan pelantikan. Karena Undang-Undang mengatakan pelantikan dilaksanakan pada hari kerja," kata Sumarsono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).