Fadli Zon: Ini Persoalannya Bukan di TNI, tetapi di Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan-pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih dalam koridor tugas pokok dan fungsinya. Dia pun mempertanyakan sikap Gatot yang dituding berpolitik.

"Politiknya apa? Seperti apa politik yang dimaksud? Kalau sebuah statement, saya kira itu masih di dalam koridor," ujar Fadli dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Dia mencontohkan, pernyataan Panglima soal 5.000 pucuk senjata. Menurut dia, hal itu lebih kepada mismanajemen dan kekurangan pemerintah yang tak mampu melakukan koordinasikan antar-institusi dengan baik.

"Ini menggambarkan pemerintah agak amburadul dalam persoalan koordinasi," tuturnya.

(Baca juga: Jokowi Ingatkan TNI Untuk Setia kepada Pemerintahan yang Sah)

Selain itu, contoh lainnya adalah pernyataan Panglima soal pemutaran film G30S. Politisi Partai Gerindra ini menilai hal yang dilakukan Gatot tepat. Sebab, pemutaran film tersebut lebih kepada persoalan sejarah.

Pada akhirnya, lanjut dia, Presiden Joko Widodo juga mendukung rencana tersebut bahkan ikut menonton bareng.

Oleh karena itu, Fadli mempertanyakan peringatan Jokowi di perayaan Hari Ulang Tahun TNI soal TNI tak boleh berpolitik praktis. 

"Presiden seharusnya menjelaskan. Tapi kalau ada pelanggaran dan sebagainya harusnya ada sanksi. Menurut saya, ini bukan persoalan di TNI tapi persoalannya di presiden," kata dia.

(Baca juga: Pidato Jokowi Dinilai Kritik untuk Petinggi TNI yang Berpolitik Praktis)

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.