Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat Yakin TNI Tak Akan Terlibat Politik Praktis

Kompas.com - 07/10/2017, 06:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meyakini TNI bisa menjaga diri agar tetap dalam koridor untuk tidak berpolitik praktis.

Hal itu diungkapkannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar TNI tak masuk wilayah politik praktis.

"Saya tidak melihat TNI akan kembali lagi ke politik," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Nurhayati meyakini dengan situasi yang ada, TNI masih mampu menjaga komitmennya untuk tak berpolitik praktis.

"Saya masih yakin. Saya tahu karena tiga periode di Komisi I (pertahanan)," tuturnya.

Ia kemudian menyinggung momentum reformasi pada 1998. Saat itu, kata dia, ABRI lah yang pertama melakukan reformasi. Hal itu menurutnya perlu dihargai.

Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis

Sebab, banyak negara yang justru belajar dari Indonesia. Terutama negara-negara yang kekuatan militernya masoh kuat.

"TNI lah yang harus kita hargai bahwa mereka yang ingin lepas dari politik itu sendiri dan menjadi profesional," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Namun, ia menegaskan setiap prajurit TNI yang ingin berkecimpung di dunia politik harus mengundurkan diri dari kedinasan jika menjadi peserta pilkada.

Nurhayati lalu mencontohkan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Hak untuk memilih dan dipilih dilindungi UUD bahwa setiap WNI tidak terkecuali TNI dan Polri punya hak. Tapi konsekuensi logisnya adalah mundur," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.

Baca: Survei I2: Netralitas TNI, Komunis, dan Senjata Jadi Sorotan Netizen

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com